Network
"Untuk menekan komponen biaya haji ini harus ada efisiensi baik dalam maskapai penerbangan, katering maupun penginapan," katanya.
BPKH menginginkan adanya sewa hotel maupun katering yang lebih lama misalnya 5 tahun dari selama ini setahun
"Demikian juga dengan maskapai penerbangan juga jangan hanya Garuda dan Saudi Arabia, tapi ada juga penerbangan yang lebih murah," katanya.
Baca Juga: Soal Penyelenggaraan Umrah Tahun 2021, Ini Komentar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag
Mengenai dana haji, Yuslam mengatakan, pihaknya selalu menyediakan dana siaga Rp28 triliun atau dua kali lipat dari kebutuhan ibadah haji.
"Tak benar kalau BPKH gak punya dana apalagi punya utang sehingga dua tahun ini tidak ada ibadah haji. Kami siap setiap saat untuk dana haji ini," katanya.
Dia mengakui banyak informasi yang tak tepat soal pengelolaan keuangan haji di Indonesia.
"Kami berupaya mengawasi keuangan haji ini dengan sangat ketat agar sesuai dengan syariah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kaum Muslimin," kata Yuslam yang lama menjadi direktur utama Bank Syariah Mandiri.
Baca Juga: Calon Haji Indonesia yang Berusia di Atas 60 Tahun Hampir Sejuta Orang, Kapan Berangkat?
Sedangkan Ace Hasan mengatakan, untuk mengelola keuangan haji secara lebih baik dan hasilnya lebih optimal sehingga dibentuk BPKH dari sebelumnya dikelola Kemenag.
