Network
JURNAL SOREANG - Ketua DPR RI, Puan Maharani menerima laporan bahwa sejumlah sekolah telah menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) walaupun belum memenuhi syarat.
Menanggapi laporan tersebut, Puan secara tegas meminta pemda untuk mengawasi ketat hal ini agar tidak ada sekolah lagi yang mencuri start PTM karena termasuk ke dalam pelanggaran.
"Sekolah mencuri start, hal tersebut bisa berisiko membahayakan keselamatan siswa dan seluruh isi sekolah," tegas Puan, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Rabu, 22 September 2021.
Kejadian tersebut diketahui terjadi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca Juga: Pangeran Biru Melihat Sinyal Bahaya dari Pesut Etam, Saksikan Persib Lawan Borneo Nanti Malam
Bahkan, sebuah SMP di Purbalingga menjadi klaster penularan Covid-19 dengan 90 siswa yang terkonfirmasi positif Corona.
Oleh karena itu, Puan mengingatkan agar sekolah tidak memaksakan menggelar PTM jika belum memenuhi kriteria.
Hal ini semata-mata demi melindungi siswa dan lingkungan sekolah dari risiko penularan Covid-19 yang masih mengancam.
"Keselamatan siswa, guru dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa," katanya.
Puan menjelaskan, pedoman dari pemerintah terkait syarat dan ketentuan PTM, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, sudah dibuat dengan sangat matang dengan memperhitungkan segala risikonya.
SKB 4 Menteri merupakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 yang berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Puan menekankan, satuan pendidikan baru bisa memulai PTM ketika sudah memenuhi daftar periksa dan merasa siap.
"PTM di sekolah harus melaksanakan masa transisi atau masa kebiasaan baru setelah mendapat asesmen dari instansi terkait dan dinyatakan siap. Jadi tidak bisa asal membuka sekolah," tutur politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) tersebut.
Baca Juga: Perhatikan 5 Syarat ini, Agar Insentif Kartu Prakerja Kamu Bisa Cair
Puan pun mengatakan bahwa sekolah harus mengikuti pedoman dari SKB Empat Menteri meski telah lolos asesmen.
Pedoman SKB Empat Menteri meliputi pembatasan peserta, jam belajar di sekolah, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah.
"Termasuk memperhatikan kondisi kelas, sanitasi, dan pengaturan jarak siswa. Semua harus sesuai ketentuan," tegas Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menilai, akan lebih baik jika pihak sekolah melakukan tahap-tahap tambahan untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik.***
