Network
JURNAL SOREANG - Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun melontarkan kritik kepada Menteri Agama (Menag), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal ini disampaikan Rudi pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag, Mensos, MenPPPA, dan Kepala BNPB di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini meminta Menag untuk peka terhadap aspirasi dan masukan dari rakyat.
Baca Juga: Perhatikan 5 Syarat ini, Agar Insentif Kartu Prakerja Kamu Bisa Cair
Mengingat anggaran Kementerian Agama (Kemenag) yang bernilai triliunan rupiah pada APBN berasal dari uang dan pajak rakyat, maka ia menekankan nantinya anggaran tersebut dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia.
Di samping itu, tambah Rudi, Kemenag juga harus mengedepankan keterbukaan dan komunikasi.
Tujuannya, apabila ada aspirasi dari rakyat, bisa lebih cepat ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh Kemenag.
"Jangan ada kesannya tertutup. Kita bisa lihat kinerja Menteri Sosial, dimana kebijakannya saya lihat lebih terbuka dan cepat tanggap dalam menangapi aspirasi rakyat," kritik Rudi, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Rabu, 22 September 2021.
Baca Juga: Rp50 Ribu BERLIMA! Resep Nasi Ayam TORI SOBORO, Versi Jepang dan Indonesia
Terkait anggaran Kemensos yang disetujui Komisi VIII DPR RI sebesar Rp78 triliun, Rudi menyoroti ada beberapa program dan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) yang belum dipaparkan Mensos.
