Network
JURNAL SOREANG - Anggota Komisi X DPR RI, Mujib Rohmat mengungkapkan, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Provinsi Papua pada 2-15 Oktober 2021 mendatang memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun.
Hal tersebut berdasarkan pada paparan Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano yang menyebutkan permintaan ini bersumber langsung dari PB PON.
Wali Kota Jayapura, lanjut Mujib, mengatakan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun rencananya akan dialokasikan untuk akomodasi kontingen, transportasi, konsumsi, dan tambahan kegiatan lainnya.
Baca Juga: Ketahanan dan Kemandirian Pangan Jadi Prioritas Utama, DPR: Impor Pangan Masih Marak
Sebelumnya, dalam keterangan yang diterima Komisi X DPR RI, anggaran penyelenggaraan PON XX sebesar Rp1,7 triliun sudah tersalurkan.
Diketahui, anggaran tersebut bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Sementara APBN yang dianggarkan oleh Menpora sudah selesai yaitu Rp1,7 triliun. Jadi tidak mungkin kalau menggunakan dana dari APBN lewat Kemenpora," jelas Mujib, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Minggu, 12 September 2021.
Hal itu disampaikannya di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan dan meninjau sejumlah venue PON XX, di Jayapura, Papua.
Baca Juga: Anggota Komisi X DPR RI Dessy Ratnasari Harap PON XX Papua Bisa Tingkatkan Ekonomi Warga Papua
Di sisi lain, jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini, Komisi X DPR RI mengingatkan pada proses pengalokasian anggaran yang harus tertib administrasinya.
Jika menggunakan anggaran lewat APBN, tambah Mujib, maka waktunya tidak memungkinkan karena memiliki mekanisme pembahasan yang panjang, karena perlu didiskusikan kembali di internal Komisi X DPR RI dan pembahasan bersama pemerintah.
"Karena itu mungkin ada afirmasi dari pemerintah agar ada bagaimana jalan keluarnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa melanggar ketentuan UU yang disebutkan," tuturnya.
Dia menilai, semua pihak terkait harus mempunyai persamaan persepsi untuk mengatasi dan mencari solusi atas permintaan tambahan anggaran ini.
Baca Juga: Banyak Tanah HGU Tidak Dioptimalkan, Komisi II DPR RI Bentuk Panja Evaluasi dan Pengukuran
"Semoga nanti ada teman dari DPRD Papua yang akan ke Jakarta menemui langsung presiden atau menteri terkait, nanti semoga ada jalan keluarnya," ujar Mujib
Dia optimis persoalan ini bisa diselesaikan dan berharap pemerintah punya kearifan terhadap kondisi khusus seperti ini meskipun harus tetap tertib administrasi.
Dengan adanya tambahan anggaran, legislator dapil Jawa Tengah I tersebut berharap akan semakin menambah antusiasme atlet, official atlet, hingga masyarakat setempat untuk menyaksikan PON XX.
Sebab, dengan capaian vaksinasi dosis I yang telah menyentuh angka 70-80 persen dan pembangunan infrastruktur yang telah siap, akan semakin menandakan bahwa para atlet, khususnya yang berasal dari Papua, mampu mewujudkan tagline 'Kitorang Bisa' meraih prestasi di PON XX.
Baca Juga: Banyak Tanah HGU Tidak Dioptimalkan, Komisi II DPR RI Bentuk Panja Evaluasi dan Pengukuran
Event PON XX merupakan momentum penting untuk memberi perhatian kepada masyarakat daerah, khususnya masyarakat Papua, bahwa pemerintah tidak membedakan satu daerah dengan yang lainnya.
"Juga dengan adanya PON, berarti pembangunan nasional yang diletakkan di Papua sebagai provinsi yang paling timur," tutup Mujib.***
