Network
Jika menggunakan anggaran lewat APBN, tambah Mujib, maka waktunya tidak memungkinkan karena memiliki mekanisme pembahasan yang panjang, karena perlu didiskusikan kembali di internal Komisi X DPR RI dan pembahasan bersama pemerintah.
"Karena itu mungkin ada afirmasi dari pemerintah agar ada bagaimana jalan keluarnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa melanggar ketentuan UU yang disebutkan," tuturnya.
Dia menilai, semua pihak terkait harus mempunyai persamaan persepsi untuk mengatasi dan mencari solusi atas permintaan tambahan anggaran ini.
Baca Juga: Banyak Tanah HGU Tidak Dioptimalkan, Komisi II DPR RI Bentuk Panja Evaluasi dan Pengukuran
"Semoga nanti ada teman dari DPRD Papua yang akan ke Jakarta menemui langsung presiden atau menteri terkait, nanti semoga ada jalan keluarnya," ujar Mujib
Dia optimis persoalan ini bisa diselesaikan dan berharap pemerintah punya kearifan terhadap kondisi khusus seperti ini meskipun harus tetap tertib administrasi.
Dengan adanya tambahan anggaran, legislator dapil Jawa Tengah I tersebut berharap akan semakin menambah antusiasme atlet, official atlet, hingga masyarakat setempat untuk menyaksikan PON XX.
Sebab, dengan capaian vaksinasi dosis I yang telah menyentuh angka 70-80 persen dan pembangunan infrastruktur yang telah siap, akan semakin menandakan bahwa para atlet, khususnya yang berasal dari Papua, mampu mewujudkan tagline 'Kitorang Bisa' meraih prestasi di PON XX.
Baca Juga: Banyak Tanah HGU Tidak Dioptimalkan, Komisi II DPR RI Bentuk Panja Evaluasi dan Pengukuran
Event PON XX merupakan momentum penting untuk memberi perhatian kepada masyarakat daerah, khususnya masyarakat Papua, bahwa pemerintah tidak membedakan satu daerah dengan yang lainnya.
