Network
JURNAL SOREANG - Anggota DPR dari Komisi XI Refrizal ikut menanggapi munculnya petisi batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi.
Refrizal yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) pun mengutarakan dukungannya atas petisi itu.
“Saya setuju dan mendukung batalkan (kartu) vaksin sebagai syarat administrasi. ,” kata Refrizal di akun Twitter-nya @refrizalskb, Selasa 7 September 2021, dikutip Jurnal Soreang.
Baca Juga: Profil dan Biodata Lengkap Siti Nadia Tarmizi, Dokter yang Mendapat Petisi Batalkan Kartu Vaksin
“#AkalBulusRezim,” ujar Anggota DPR dari Komisi XI itu menambahkan.
Sebagai informasi, saat ini muncul petisi di situs change.org yang meminta agar pemerintah membatalkan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi.
Penelusuran Jurnal Soreang hingga pukul 09.15 WIB, petisi batalkan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi itu telah ditandatangani lebih dari 10.300 orang.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Kembali Mendatangkan Vaksin Sinovac, Berikut Jumlah Total Vaksin Masyarakat
Bila membaca isinya, petisi itu ditujukan kepada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi.
Petisi yang ada di situs change.org itu juga meminta (pemerintah) membatalkan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat memasuki area mal.
Berikut isi petisi yang kini juga ramai diperbincangkan netizen dan menggema di lini masa Twitter:
Baca Juga: Vaksin Astra Zeneca Punya Kabar Baik Terbaru yang Perlu Kamu Tahu
Baru-baru ini muncul aturan baru tentang kebijakan memasuki pusat perbelanjaan (mall). Aturan ini menekankan semua pihak yang memasuki area mall wajib sudah di vaksinasi minimal dosis 1.
Jika aturan ini dibuat sebagai dasar untuk memasuki Area Mall mall bagaimana dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, Terutama bagi mereka para penderita komorbid yang seharusnya ada perhatian khusus terkait hal ini.
Jika aturan ini tetap diberlakukan bagaimana dengan orang yg tidak memenuhi persyaratan vaksin namun mereka tetap harus melakukan vaksin karena kebijakan tersebut.
Adakah nantinya oknum yang akan bertanggung jawab jika ada kejadian yang tidak di inginkan pasca melakukan vaksinasi?.
Seharusnya pemerintah memberikan solusi lain dan mengevaluasi terkait aturan administratif yang diberlakukan saat ini, bukan malah menjadikan ini suatu keharusan syarat untuk orang pergi ke mall atau perjalanan.
Tentu ini memberikan dampak negatif bagi orang yang tidak memenuhi syarat vaksin. Sehingga pada akhirnya mereka dengan terpaksa harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah status 'sertifikat vaksin' agar mereka bisa melakukan perjalanan atau bahkan syarat memasuki pusat perbelanjaan.
Ditengah-tengah kondisi saat ini vaksinasi memang bagus untuk menekan lajunya Penyebaran Covid-19 akan tetapi mohon untuk mempertimbangkan Kebijakan-kebijakan yg dibuat agar selalu Adil dan Transparan. #BatalkanKartuVaksinsebagaisyaratAdministrasi.
Mohon kebijakan Bapak Presiden untuk meninjaui terkait kebijakkan ini. Semoga Allah selalu memberi petunjuk, kesehatan, keselamatan kepada Bapak Presiden dalam memimpin Indonesia.***
