Network
JURNAL SOREANG - Ketua Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin mengatakan, program pupuk bersubsidi dan Kartu Tani perlu dievaluasi menyusul banyaknya permasalahan di lapangan.
Hasan menuturkan, setidaknya ada tiga poin permasalahan yang perlu dievaluasi terkait hal ini, yakni data, jenis pupuk bersubsidi, dan sasaran subsidi pupuk.
Poin permasalahan ini disampaikan Hasan ketika melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI ke Pabrik Pupuk Kunjang Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat, 27 Agustus 2021 lalu.
Permasalahan pertama, menyangkut tentang data. Menurutnya, data penerima pupuk bersubsidi maupun pemegang Kartu Tani di Indonesia hingga saat ini masih belum jelas sehingga selalu menjadi persoalan.
"Data ini selalu membuat masalah. Banyak rakyat hari ini mengaku pemilik sawah yang wajib memperoleh pupuk, namun banyak yang tidak memperoleh," ujar Hasan, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Sabtu, 28 Agustus 2021.
Dari awal diadakannya program pupuk bersubsidi hingga hari ini, petani tidak memperolehnya. "Nah, siapa yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi? Apakah pemilik sawah atau penggarap sawah?" tanya Hasan.
Selain permasalahan data, legislator dapil Jawa Timur II ini juga menyoroti banyaknya jenis pupuk bersubsidi. Menurut data dari PT. Pupuk Indonesia, setidaknya ada lima jenis pupuk bersubsidi, yakni Urea, NPK, SP-36, ZA, dan pupuk organik.
Lebih lanjut, Hasan menekankan akan mengevaluasi jenis-jenis pupuk bersubsidi tersebut untuk dibahas di rapat-rapat Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani ke depannya.
"Yang ketiga, nanti apakah pupuk bersubsidi ini terus akan diberikan kepada barangnya atau orangnya?" ucap politisi Fraksi NasDem itu.
Hasan mengatakan, tiga poin permasalahan program pupuk bersubsidi dan Kartu Tani tersebut merupakan kesimpulan awal untuk selanjutnya menjadi fokus pada rapat Panja.
Setelah kunjungan kerja ini, ke depannya Hasan berharap Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani dapat membawa Indonesia menjadi mandiri di bidang pangan dengan menjamin masyarakat yang membutuhkan subsidi pupuk benar-benar mendapatkannya.
Baca Juga: Fraksi PKS DPR Minta Alihkan Anggarann Subsidi Pupuk untuk Subsidi Harga Makanan Pokok
Senada dengan Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin juga melihat masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan pupuk bersubsidi maupun Kartu Tani.
"Bagaimana terjadi kesemrawutan yang selalu berlangsung, makanya kami selaku Panja mencari solusi jalan terbaik. Bukan saling menyalahkan, tetapi oh ini lho yang baik," ujar politisi fraksi PDI-Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Sudin menilai keberadaan Kartu Tani hingga saat ini masih belum efektif karena masih banyak petani yang belum merasakan manfaatnya.
"Masih kecil sekali efektifitasnya. Kalau petani itu simpel, yang penting bagaimana nebus pupuk gampang. Nah, ini yang kami cari solusi, tetapi juga tidak boleh terlepas dari lengahnya pengawasan," tutup Sudin ***
