Network
Baca Juga: Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Disorot Ruhut Sitompul: Tidak Dihadapkan kepada Wartawan
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut mengusulkan agar ada rapor yang dikeluarkan Dewan Pers secara rutin kepada media supaya berhati-hati dalam memproduksi konten berita.
"Saya kira yang relevan untuk internal industri media, mungkin memang perlu kita supaya ada rapor atau apa yang sifatnya mingguan. Mungkin dari dewan pers misalnya perlu didata teman-teman yang melanggar tanpa menunggu pengaduan. Karena kalau menunggu, pengaduan prosesnya akan lama. Kalau tidak mengadu, teman-teman yang menulis salah, ya dia merasa aman-aman aja," jelas Manggut.
Ketua Umum IJTI, Yadi Hendriyana menambahkan, industri pers berkembang sangat pesat, sehingga situasinya berbeda dengan sebelum reformasi. Di era digital saat ini, media-media online yang mendominasi.
Baca Juga: Simak! Perjalanan Karir Harmoko: Berawal dari Wartawan Hingga Jadi Menteri Penerangan
"Satu media online rata-rata per hari harus menerbitkan sekitar di atas 500 artikel. Artinya, bagi seorang Pemred itu adalah tantangan yang luar biasa," ungkap Yadi.
Dia mengakui, sulit bagi Pemred untuk bisa mengontrol 500 sampai seribu artikel per hari, sementara kompetensi dari jurnalis belum sepenuhnya memenuhi persyaratan.
Jurnalis senior, Bambang Harymurti mengusulkan agar Dewan Pers mengaudit media-media nasional dan memberi peringkat khusus tentang kualitas jurnalistik masing-masing.
Baca Juga: Kasus Pembunuhan Wartawan di Simalungun Sumut, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka dan Barbuk Senpi Aktif
"Misalnya nanti diberi tanda hijau, kuning, atau merah yang menandakan kualitas berita-berita medianya, agar publik sejak awal tahu akan berurusan dengan media jenis apa," ujar Bambang yang juga mantan anggota Dewan Pers. ***
