Network
JURNAL SOREANG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong inovasi pembiayaan pembangunan Jembatan Batam-Bintan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Selain membuka peluang investasi bidang jalan dan jembatan, langkah ini dilakukan guna mempercepat konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.
Alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi sarana terbaik untuk mewujudkan pembangunan suatu wilayah atau daerah tanpa membebani anggaran negara.
Baca Juga: Dadang Supriatna dan Sahrul Dikukuhkan Jadi Bupati dan Wabup Bandung, Ini Permintaan Dadang Naser
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, skema KPBU memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pembiayaan penuh dari APBN.
"Bagi swasta, memiliki kepastian pengembalian investasi plus keuntungan. Sementara keuntungan pemerintah, proyeknya banyak yang mengawasi sehingga tercipta tertib admininistrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat lebih baik," jelas Menteri PUPR, sebagaimana dikutip dari laman pu.go.id yang diunggah pada Sabtu, 24 April 2021.
Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian PUPR tengah melakukan pengkajian teknis dan finansial pada pembangunan Jembatan Batam-Bintan.
"Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, tidak bisa totalitas dibiayai oleh KPBU, tetapi harus ada porsi dibantu oleh Pemerintah. Porsi Pemerintah sekitar 30%," ungkap Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga Yudha Handita Pandjiriawan.
Baca Juga: Torehkan Prestasi Luar Biasa, Tim Robotik MAN 1 Yogyakarta Boyong Tiga Juara World Robot Games
Yudha menerangkan, Jembatan Batam-Bintan termasuk jembatan khusus yang terdiri dari 2 jembatan, yakni Batam-Tanjung Sauh dan Tanjung Sauh-Bintan.
Untuk porsi pembiayaan, pemerintah bertanggung jawab atas jembatan penghubung Batam-Tanjung Sauh, sedangkan Tanjung Sauh-Bintan akan dibangun oleh investor melalui proses lelang.
"Jembatan Batam ke Tanjung Sauh sekitar 2 ribu meter, dan Tanjung Sauh ke Bintan 5 ribu meter, jadi total panjangnya sekitar 7 ribu meter," beber Yudha.
Sebenarnya, lanjut Yudha, desain awal pembangunan jembatan ini sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 2005 silam dan kemudian diperbarui tahun 2010.
Baca Juga: Preman Pensiun 5, Senin 26 April 2021: Kang Mus Turun Tangan Mempertahankan Pasar dari Kang Edi
Namun kemudian terdapat perubahan bentuk, dari sebelumnya berbentuk jembatan biasa menjadi jembatan tol, dimana kendaraan yang lewat akan dikenakan tarif.
Hal ini berdampak pada perubahan desain yang harus menyesuaikan dengan standar tol, dimana lebar jembatan yang sebelumnya 28 meter disesuaikan menjadi 33 meter.
"Untuk jembatan Tanjung Sauh ke Bintan yang KPBU, nanti desain yang ada menjadi basic design untuk diupdate oleh investor menjadi DED (Detail Engineering Design), sehingga untuk ditindaklanjuti apa yang kurang difinalisasi," paparnya
Sementara untuk Jembatan Batam-Tanjung Sauh, karena menjadi tugas pemerintah, maka pihaknya akan menyelesaikan kekurangan yang ada dalam beberapa bulan ke depan, sehingga proses KPBU dan DED dapat selesai berbarengan.
Baca Juga: Mantap! Empat Tahun Berturut-turut, MAN IC Batam Kirim Siswa Berprestasi ke Luar Negeri
Yudha mengatakan, saat ini progresnya masih dalam tahap finalisasi pembahasan KPBU dan diharapkan segera mulai konstruksi.
Jembatan Batam-Bintan akan mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di Tanjung Sauh dan shelter-shelter di Pulau Bintan.
Diharapkan, pembangunan ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan konektivitas di wilayah Kepulauan Riau dengan mengurangi waktu tempuh dan juga biaya transportasi orang dan barang.
"Bapak Menteri PUPR dan Bapak Presiden berharap tahun 2024 tidak ada pembangunan fisik. Itu menjadi concern kami, maka targetnya sebelum 2024 jembatan ini sudah selesai," pungkas Yudha.***
