Anggota DPR Menilai Banjir Kalimantan Selatan Bukan Sekadar Curah Hujan, tapi Perambahan 8 Juta Hektare Hutan

- 26 Januari 2021, 09:35 WIB
Banjir di Kalimantan Selatan yang menurut DPR bikan cuma soal curah hujan melainkan juga Krisna hutan.*
Banjir di Kalimantan Selatan yang menurut DPR bikan cuma soal curah hujan melainkan juga Krisna hutan.* /Bagus Boby/

"Sudah saatnya negara kita serius menghentikan laju deforestasi di berbagai area hutan kita. Di masa yang akan datang, pengelolaan hutan yang tepat harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lestari yang bukan saja mengembalikan fungsi-fungsi perbaikan lingkungan, tetapi secara bersamaan juga dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat," kata Slamet.

Dia mengungkapkan data Bank Dunia yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar 4 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp56 triliun akibat berbagai bencana di tanah air.

Baca Juga: Atasi Banjir Cicalengka, BBWS Lakukan Normalisasi Sungai Citarik, Ini Tanggapan Anggota DPRD

"Pemicu utama bencana ini adalah adanya pembalakan liar yang terjadi secara masif dari tahun ke tahun. Sementara pemerintah hanya memungut 300 juta dolar AS per tahun dari aktifitas pengelolaan hutan," katanya.

Berarti negara ini telah mengalami kerugian berlipat berupa rendahnya penerimaan negara dari aktivitas hutan sekaligus menanggung biaya recovery akibat kerusakan hutan.

"Sudah saatnya negara kita mengambil langkah drastis, tegas dan berani dalam penegakan hukum atas kasus perambahan kawasan hutan, konversi hutan menjadi kebun dan tambang ilegal. Perlu ada tindakan tepat dan cepat untuk menyelamatkan hutan negara kita dari aktifitas ilegal," katanya.***

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x