Network
JURNAL SOREANG - Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19, Minggu 6 Desember 2020. Kader PDI Perjuangan ini diduga terima suap Rp17 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang yang saat ini sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tidak itu saja, Hasto juga terus mengingatkan kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Apalagi, melakukan aksi korupsi.
Baca Juga: Waduh, Marc Marquez Harus Beristirahat Lebih Lama, Begini Alasannya
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," ungkap Hasto dalam keterangannya, Minggu 6 Desember 2020.
Selain Juliari, beberapa waktu lalu, sejumlah kader PDIP tercatat juga dicokok oleh KPK. Antara lain, Wali Kota Cimahi,Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo.
"Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak menyalahgunakan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," tutur Hasto.
Baca Juga: Banyak Mahasiswa yang Belum Berani Bertanya Saat Kuliah Apalagi Bicara di Depan Umum
Menurutnya, dalam berbagai kesempatan, termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dan forum resmi Partai seperti Rakernas, pihaknya selalu menekankan sikap anti korupsi.
Bahkan, lanjutnya seperti dilansirkan galamedianews berjudul "Menteri dari PDI Perjuangan Jadi Tersangka, Hasto Singgung Nama Megawati", PDIP juga selalu selalu mengundang pembicara dari KPK untuk membangun kesadaran dan semangat anti korupsi.
