JURNAL SOREANG - Dalam menjalani proses Pemilihan Umum 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, menjadi sorotan publik terkait usulan hak angket yang diajukan oleh pasangan tersebut.
Namun, Mahfud Md enggan memberikan komentar atas inisiatif pasangannya tersebut, dengan tegas menegaskan bahwa hak angket adalah ranah partai politik.
Mahfud Md, calon wakil presiden yang merupakan figur hukum terkemuka, menegaskan bahwa isu hak angket bukanlah urusan pasangan calon.
"Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon, ya. Itu urusan partai," ujarnya dengan tegas saat diwawancara oleh wartawan di rumahnya, Jakarta.
Menurut Mahfud, ia memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan seputar hak angket tersebut. "Saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga," katanya.
"Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai mau apa tidak. Kalau tidak mau, juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah," tambahnya.
Dalam konteks Pemilihan Umum, hak angket merupakan sebuah alat pengawasan yang umumnya digunakan oleh partai politik untuk mengungkap fakta atau menyelidiki suatu isu yang dianggap penting.
Meskipun pasangan calon Ganjar-Mahfud mengusulkan hak angket terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, Mahfud secara bijak mempertahankan sikap netralitasnya dan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan partai.
Kontroversi seputar hak angket ini menjadi salah satu dinamika menarik dalam perjalanan menuju Pemilihan Umum 2024.
Meski demikian, Mahfud Md yang dikenal dengan kepribadian tenang dan hukumnya yang tajam, tampaknya lebih fokus pada proses yang berlangsung dan menyerahkan segala keputusan terkait hak angket pada partai politik yang mendukungnya.***