JURNAL SOREANG, YOGYAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, NU bukan partai politik, sehingga NU tidak akan menyodorkan nama untuk calon presiden atau calon wakil presiden.
Namun Yahya mengakui, sampai saat ini masih banyak yang dalam pikirannya selalu mencari bagaimana agar bisa memperoleh bagian (perpolitikan). “Banyak yang mempunyai pola kegiatan politik, banyak yang pikirannya politik, bagaimana biar dapat bagian. Padahal (NU) sudah bukan parpol,” kata KH Yahya Cholil Staquf di Kampus Universitas Alma Ata, Jalan Brawijaya No.99, Tamantirto, Bantul, Senin (14/8/23).
Yahya mengingatkan, menjelang kemerdekaan dulu, KH Hasyim Asyari ditanya oleh petinggi militer Jepang dengan pertanyaan, “Kalau Indonesia merdeka, siapa yang pantas memimpin Indonesia?”
Baca Juga: Hanura Dukung Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Sebagai Capres dan Cawapres
Pertanyaan tersebut dijawab dengan tegas, Ir. Soekarno. “Tidak dijawab dengan Wahid Hasyim yang juga banyak berkiprah di perjuangan RI. Tapi menyodorkan orang yang dipandang mumpuni,” katanya.
KH Yahya Colil Staquf menjelaskan dirinya tidak berkeinginan menjadi Imam NU, tidak mencari otoritas keagamaan. “Tapi, saya cari pekerjaan,” tegasnya.
Ia bahkan kemudian dengan lantang menanyakan kepada hadirin, pilih punya presiden dari NU tapi bodoh atau presiden dari luar NU tapi pinter. Ucapan itu kemudian dijawab serempak, “Pilih orang yang pinter.”
Baca Juga: AHY : Sabar, Soal Cawapres Anies Kita Masih Menunggu Waktu yang Tepat
Karena itu, kalangan kyai di lingkungan NU juga sudah sepakat untuk tidak membicarakan hal ini. “Milih yang terbaik. Siapa ya nanti kita lihat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita akan kompak dalam hal ini maka tidak ada komplain,” ujarnya yang disambut tepuk tangan riuh.
Menurut Yahya, program yang kemudian dijalankan NU adalah meningkatkan validitas. Kevalidan itu, ukurannya adalah valid personel, valid persyaratan, valid proses dan prosedur,.serta valid administrasi.
Ke depan, akan ada berbagai pelatihan bagi kader-kader NU di berbagai jenjang agar mereka bisa mencalonkan atau dicalonkan dalam kepengurusan. Bahkan, untuk tingkat PW (provinsi) ataupun PB (pusat) mereka harus lulus dari Akademi Kader Pimpinan Nahdlatul Ulama.
Baca Juga: Prabowo Belanja Iklan Medsos Terbesar, Anies Terkecil
Akademi ini, lanjutnya, sudah siap diluncurkan dan penyiapannya, PBNU bekerjasama dengan Lemhannas. “Hanya mereka yang telah mengantongi ijazah dari akademi ini yang bisa mencalonkan atau dicalonkan untuk kepengurusan tingkat PW dan PB,” ujarnya.
Kader-kader yang telah lulus dari akademi tersebut, lanjutnya, juga telah memiliki kualifikasi untuk menjadi calon presiden. ***
*) Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, Youtube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang dan TikTok @jurnalsoreang