JURNAL SOREANG - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ada 21 pembahasan dalam perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUA CEPA) yang hari ini telah mencapai perundingan ke-15.
“Tadi kami laporkan bahwa ada 21 isu yang menjadi pembahasan dalam perjanjian itu, yaitu terkait dengan Trade in Goods, State-Owned Enterprises (BUMN)," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 13 Juli 2023.
"Government Procurement, Trade and Sustainable Development, Investment Court System, Rules of Origin, Technical Barriers to Trade, Anti Fraud Clause, Energy and Raw Materials, Dispute Settlement, Intellectual Property Right, dan sebagainya,” sambungnya.
Baca Juga: Adrian-Felisha Ingin Bermain Tanpa Beban di Kejuaraan Badminton Junior Asia 2023
Pada pertemuan tersebut, Airlangga menjelaskan isu strategis pertama terkait dengan Pengadaan Pemerintah. Uni Eropa (UE) meminta agar pengadaan pemerintah dilakukan secara terbuka.
Sementara Indonesia mengusulkan untuk menyiapkan daftar positif terkait barang-barang yang dapat diakses secara internasional.
Kemudian Menko Airlangga menjelaskan isu selanjutnya terkait dengan state-owned enterprises (BUMN), Indonesia mengambil posisi bahwa ada BUMN yang mendapatkan penugasan khusus, dan ada yang tidak.
“Yang dapat penugasan khusus itu mereka bisa terima, sedangkan yang tidak mendapatkan penugasan khusus diminta kerjasamanya untuk tidak diskriminatif," jelasnya.
"dan untuk yang bersifat komersial (harus) berdasarkan business to business. Ini kita sedang dalam perundingan juga, jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial,” akunya.
Mengenai Bea Keluar, menurutnya posisi Indonesia adalah untuk mengembangkan industri. Selain itu, Indonesia juga meminta akses terhadap perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, terutama untuk produk berwawasan lingkungan.
Dalam hal penyelesaian sengketa, Indonesia memilih mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang bersifat ad hoc dan mempertimbangkan aspek konsultatif.
“Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai, maka di akhir tahun ini IEUA CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi,” ujarnya pula.
Baca Juga: RAMALAN SHIO Hari Ini 14 Juli 2023! Babi, Ayam, Anjing Hari Terbaik untuk Memulai yang Hal Baru
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan perkembangan isu European Deforestation (EUDR) yang juga menjadi salah satu pembahasan.
Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan agar pedoman pelaksanaan EUDR mengadopsi apa yang telah menjadi best practices.
Selain itu, ia juga menyampaikan kritik akan tolok ukur negara (country benchmark) EUDR yang mengklasifikasikan negara ke dalam tiga kategori yaitu high risk, standard risk, dan low risk.
“Nah, pada saat dia jadi high risk 8 persen dari barang ini harus diverifikasi, standard risk 6 persen, sedangkan low risk 4 persen. Hal ini akan sangat mengganggu smallholder atau petani kecil yang ada di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 15 sampai 17 juta orang. Termasuk juga masalah geo-location,” kata.
Baca Juga: UMKM Makin Bersinar, Lebih dari 170 Pelaku Usaha Hadir di Festival Indonesia: Pesta Anak Bangsa 2023
Terakhir terkait dengan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), yang perundingannya diharapkan bisa diselesaikan pada November 2023 mendatang.
Terdapat 4 pilar dalam IPEF, yakni trade (perdagangan), supply chain (rantai pasok), clean economy (ekonomi bersih), dan fair economy (ekonomi yang adil).***