JURNAL SOREANG - Polemik pelaporan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung ke KPK, oleh Aliansi Anti Korupsi dan Komite Pencegahan Korupsi Jabar terus bergulir dan menjadi sorotan semua pihak.
Menanggapi hal tersebut, Dadang Risdal Aziz direktur Jamparing Institut Pemerhati kebijakan pemerintah, mengatakan, ketika polemik tersebut tidak segera ada penjelasan dikhawatirkan berdampak pada pelayanan publik jajarann birokrasi.
Selain pada pelayanan publik, juga dikhawatirkan berdampak pada sosio ekonomi, karena para investor akan mundur atau berhenti untuk berinvestasi.
Baca Juga: Top 4 SMA Negeri dengan Skor UTBK Tertinggi di Kabupaten Temanggung, Cek untuk Referensi PPDB 2023
"Saya berharap polemik terkait adanya beberapa pejabat pemkab Bandung yang dilaporkan ke KPK, secepatnya mendapat kejelasan agar tidak berdampak pada pelayanan atau investasi dan kondusifitas masyarakat," kata Dadang Risdal kepada Jurnal Soreang, Selasa 30 Mei 2023.
Risdal sapaan akrab direktur Jamparing institut menjelaskan, dengan adanya beberapa pejabat yang dilaporkan ke KPK karena dugaan tindak pidana korupsi akan membuat resah organisasi perangkat daerah (OPD).
Oleh karena itu, Risdal berharap KPK bisa segera memberikan penjelasan atas laporan tersebut biar terang benderang dan tidak menjadi bola liar yang menimbulkan asumsi dan persesi.
Risdal mengatakan, kalau dugaan tersebut terbukti maka segera diproses secara hukum yang berlaku, tetapi sebaliknya, harus ada keterangan kepada publik agar citra pemkab bandung dalam hal ini Bupati Bandung kembali baik.
Baca Juga: Supaya Rezeki Penuh Barokah bahkan Melimpah, Gus Baha: Berilah ini pada yang akan Berangkat Haji
"Seperti kita ketahui bahwa nama Bandung saat ini sedikit tercoreng, terkait adanya OTT Kepala Daerah beberapa waktu lalu di Kabupaten Bandung Barat, Cimahi dan terakhir di Kota Bandung. Kondisi yang sangat memprihatinkan untuk wilayah Bandung Raya," jelasnya.
"Saya anggap dengan adanya laporan ke KPK, tentu akan berdampak pada pelayanan dan investor yang akan berinvestasi. Meraka akan merasa khawatir, juga kondisi situasi kebatinan warga Kabupaten Bandung menjadi tidak tenang," katanya.
Risdal menegaskan, Dadang Supriatna sebagai bupati Bandung harus segera berupaya memberikan rasa ketenangan, kalau dugaan tersebut tidak terjadi di Kabupaten Bandung.
"Pemkab Bandung, dalam hal ini Bupati Bandung jangan menganggap hal ini persoalan biasa, Karena hal tersebut, tentu akan berdampak luas ke berbagai sektor terutama pelayanan, iklim investasi, kondusifitas dan nama baik pemerintah," katanya.
Baca Juga: PPDB 2023: 2 SMK Negeri Unggulan dengan Nilai UTBK Paling Tinggi se Kabupaten Temanggung
Sementara KPK, sebagai komisi pemberantasan korupsi harus segara menanggapi dan menindak lanjuti laporan agar bisa segera memberikan penjelasan.
"Kalau dugaan itu ada, kami sangat mendukung untuk dilanjut ke proses hukum sebagaimana mestinya. Tetapi kalau tidak memenuhi unsur dan bukti segera diinformasikan. Jangan biarkan polemik ini berlarut, karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat kabupaten Bandung," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Puluhan warga Kabupaten Bandung yang tergabung di aliansi anti korupsi mendatangi gedung komisi pemberantas korupsi (KPK) di Jakarta, Senin 29 Mei 2023.
Puluhan massa tersebut menggelar orasi untuk menyampaikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pengusaha kepada pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung.
Aliansi anti korupsi Kabupaten Bandung, mendorong KPK untuk menindak tegas terhadap semua fihak yang terlibat di dalamnya.
Massa menduga tindakan oknum pejabat di pemkab Bandung perlu ditindak tegas KPK, oleh karena itu, selain menggelar aksi orasi juga menyampaikan beberapa laporan terkait dugaan korupsi.
Hal tersebut dikatakan Piar Pratama Samsudin Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat, orasi ini digelar agar KPK turun ke Kabupaten Bandung untuk menindak semua fihak yang diduga, baik oknum pejabat, oknum DPRD maupun oknum pengusaha yang terlibat indikasi.
"Kami berharap KPK turun ke kabupaten Bandung untuk menindak oknum pejabat yang korup, saya sudah menyampaikan laporan resmi berikut bukti agar ditindaklanjut," kata Piar saat dihubungi Jurnal Soreang, Senin 29 Mei 2023 malam.
Piar menjelaskan, aksi yang digelar puluhan massa di depan gedung KPK menjadi perhatian publik, sehingga mengundang beberapa media dan juga disambut staff humas KPK.
"Alhamdulillah, aksi kita diterima oleh staff humas KPK. Sehingga kami memberikan bukti tambahan dari laporan yang sebelumnya sudah diberikan," jelasnya.
Para penggiat anti korupsi tersebut, menggelar aksi di depan gedung merah putih sebagai laporan dan dukungan kepada KPK untuk menindak oknum pejabat pemkab Bandung.
"Betul, aksi orasi ini digelar sebagai laporan dan dukungan kepada KPK untuk menindak pelaku korupsi di kabupaten Bandung," pungkasnya.***