JURNAL SOREANG - Dugaan adanya penyalahgunaan dana bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tengah diselidiki oleh pihak kepolisian.
Terkait dugaan kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri terus melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, dana yang dimaksud adalah untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air.
Baca Juga: Persib Bandung Menang Telak 4-0 dalam Uji Tanding, Siapa Lawannya?
Peristiwa tersebut, kata ia, terjadi pada tragedi pesawat Lion Air Boeing JT610, 18 Oktober 2018 lalu, dengan total dana Rp138 miliar.
"Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendapat rekomendasi dari 68 ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 untuk mengelola dana CSR sebesar Rp138 miliar,” papar Ramadhan dalam keterangannya, dikutip dari PMJ News, Sabtu 9 Juli 2022.
Namun, lanjutnya, para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana.
Pihak ACT, kata ia, tidak memberitahu pihak ahli waris besaran dana yang mereka peroleh dari pihak Boeing.
Ia membeberkan, dana tersebut merupakan kompensasi atas kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610, dimana pihak Boeing memberikan dua jenis dana kompensasi kepada ahli waris.
Dana tersebut, tambahnya, yaitu berupa santunan tunai dan non tunai berupa dana sosial sebesar USD144.500 atau setara Rp2.066.350.000.
"Pada saat permintaan persetujuan kepada pihak Boeing dari para ahli waris korban, pihak Yayasan ACT sudah membuatkan format berupa isi dan/atau tulisan pada email yang kemudian meminta format tersebut untuk dikirimkan oleh ahli waris korban kepada pihak Boeing sebagai persetujuan pengelolaan dana sosial/CSR,” jelasnya.
Disampaikannya, pihak ACT diduga tidak merealisasikan seluruh dana yang diperoleh dari pihak Boeing ke para ahli waris korban, melainkan untuk kegiatan atau kepentingan pribadi.
Baca Juga: Lengkap! Niat dan Tata Cara Salat Idul Adha 2022 Beserta Bacaan Doanya
"Sebagian dana sosial tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf ACT dan juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan atau kepentingan pribadi," imbuh Kombes Pol Ahmad Ramadhan.***