JURNAL SOREANG - Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun menyoroti pelaksanaan program Eselon I Kementerian Agama (Kemenag), dalam hal ini para Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas).
Dalam RDP Komisi VIII DPR RI dengan Eselon I Kemenag yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta tersebut terungkap bahwa rata-rata realisasi anggaran Eselon I Kemenag di bawah 70 persen.
Rinciannya, anggaran Ditjen Bimas Islam baru terserap 68,96 persen, anggaran Ditjen Bimas Kristen terserap 63,40 persen, Ditjen Bimas Katolik 63,21 persen.
Baca Juga: DPR Sebut Tingginya Angka Kehamilan di Usia Muda akan Mengganggu Masa Depan Penerus Bangsa
Kemudian anggaran Ditjen Bimas Hindu baru terserap 66,68 persen dan Ditjen Bimas Buddha 68,74 persen.
Rudi pun mempertanyakan penggunaan anggaran masing-masing Ditjen, mengingat sisa waktu tinggal tiga bulan lagi menuju akhir tahun penutupan realisasi anggaran.
"Jadi kapan lagi anggaran di semua Ditjen tersebut akan digunakan? Atau mungkin sudah digunakan secara diam diam?" telisik Rudi, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Senin, 27 September 2021.
Komisi VIII meminta 11 unit Eselon I Kemenag untuk terbuka dalam penggunaan anggaran belanjanya.
Baca Juga: 17 Fakta Jang Wonyoung Eks IZ*ONE, Bakal Jadi MC Baru Music Bank
"Jangan terkesan menutup diri dan pura-pura tidak tahu, sebab rakyat berharap banyak dari program-program yang dibuat kementerian," tegas Rudi.
Diketahui, anggaran Kemenag pada tahun 2021 sebesar Rp66,96 triliun yang dialokasikan untuk 11 Eselon I di lingkungan Kemenag.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu berharap, anggaran yang berjumlah triliunan itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain penggunaan anggaran yang tidak transparan, Rudi juga menyinggung wujud nyata kegiatan bimbingan masyarakat Bimas Kemenag.
Baca Juga: Setalah 32 Tahun Absen, Indonesia Lolos ke AFC Women's Asian Cup 2022
"Masukan untuk Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Buddha, dan Dirjen Bimas Hindu, saya melihat semua muara kegiatannya adalah bimbingan masyarakat, tapi kami selaku Anggota DPR sendiri belum pernah melihat program Bimas yang dikerjakan semua Ditjen ini," kritik Rudi.
Mekanisme pembahasan program dan anggaran Kemenag yang waktunya terbatas pun tak luput dari perhatian Rudi, mengingat ada 11 unit Eselon I di Kemenag.
Ia meminta pimpinan dan kementerian untuk membagi RDP menjadi 2 atau 3 gelombang agar bisa lebih fokus.
"Kita membahas anggaran Rp66 triliun di 11 unit kerja. Saya meminta kepada pimpinan dan kementerian untuk bisa merubah tata cara dan teknis rapat ini, bisa dibuat 2 atau 3 gelombang. Jadi bisa lebih fokus untuk memberi masukan dan aspirasi dari masyarakat," pungkas Rudi.***