JURNAL SOREANG - Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, semua anggaran pendidikan di masa pandemi Covid 19 difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan.
Konsekuensinya, alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak subtantif sebaiknya dihentikan sementara.
Pernyataan Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, senada dengan tuntutan mahasiswa dalam dialog nasional bertemakan Pandemi Tak Henti, UKT Kian Tinggi.
"Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan, baik di level dasar, menengah dan tinggi, bisa dilanjutkan. Tidak ada anak yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out karena persoalan biaya," ujar Gus Muhaimin, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Kamis, 2 September 2021.
Dalam dialog yang diikuti secara virtual oleh perwakilan BEM/DEMA dari ratusan kampus tersebut, Gus Muhaimin mengatakan situasi pandemi Covid-19 saat ini memberikan dampak luar biasa bagi setiap lini kehidupan bernegara.
Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini juga membuat anggaran negara terkuras untuk membiayai pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, maupun mengurangi dampak sosial.
"Kami meminta Komisi X menyisir anggaran pendidikan 20 persen APBN harus difokuskan pada program anggaran yang tepat sasaran," tegas Gus Muhaimin.
Baca Juga: Peringati HUT DPR RI ke-76, Puan Maharani Anggap Kritik dari Rakyat Sebagai 'Vitamin'
Dia menekankan, kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan harus jadi prioritas dibandingkan dengan kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai, saat ini memang banyak dijumpai kasus mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Padahal, tambah legislator dapil Jawa Timur VIII ini, di satu sisi pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa.
"Kami berharap agar persoalan UKT ini bisa segera diselesaikan. Lakukan terus koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik mengkomunikasikan melalui Komisi X agar tersampaikan kepada Kemendikbudristek maupun kepada rektorat, sehingga kasus-kasus UKT di lapangan bisa terselesaikan dengan baik," urainya.
Baca Juga: Harga Cabai Petani Indonesia Terjun Bebas, Komisi IV DPR RI: Pemerintah Jangan Impor Terus!
Gus Muhaimin mengaku kaget saat mengetahui ada lima mahasiswa di Madura yang ditahan setelah melakukan unjuk rasa terkait UKT.
Dalam waktu dekat, dirinya akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan kasus hukum lima mahasiswa tersebut.
Ke depan, Gus Muhaimin berpesan agar konsep kuliah online terus dimatangkan. Menurutnya, di masa depan kuliah online khususnya untuk pendidikan tinggi menjadi sistem yang tidak bisa terpisahkan.
"Kuliah online harus terus diperbaiki karena ke depannya diprediksi menjadi model pendidikan ke depan," pungkasnya.***