JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon setelah mendengar pidato kenegaraan dan nota Keuangan APBN 2022 yang disampaikan Presiden Jokowi pada Senin lalu, 16 Agustus 2021.
Dlam muatan pidato tersebut Pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi 2022 dalam kisaran 5,0 - 5,5%.
"Nmun sangat disayangkan pemerintah tidak menjadikan sektor Pertanian sebagai fokus utama kebijakan APBN 2022, padahal pertumbuhan sektor Pertanian mencapai 1,75% pada tahun 2020," kata Johan dalam pernyataannya, Rabu, 18 Agustus 2021.
Baca Juga: Tren Terus Tumbuh, Sektor Pertanian Jadi yang Paling Tangguh Selama Pandemi Covid 19
Demikian juga dengan pangsa PDB sektor Pertanian naik menjadi 13,71%, serta tenaga kerja Pertanian naik dari 36,71 juta pada Agustus 2019 menjadi 41,13 pada Agustus 2020.
"Hal tersebut harusnya jadi dasar pertimbangan pentingnya memperkuat sektor Pertanian pada masa pandemi ini," ujar Johan.
Anggota Komisi IV DPR ini menilai Pemerintah harusnya sadar bahwa Pertanian membutuhkan dukungan APBN untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Baca Juga: FPKS DPR: Sektor Pertanian Akan Semakin Cepat Maju, Ini Syarat Utamanya
"Hal ini agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi, hendaknya menjadikan Pertanian sebagai basis ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat pada masa pandemi ini," ujarnya.
Johan meminta pemerintah jangan hanya terobsesi pada pembangunan infrastruktur, namun masa pandemi ini diperlukan keberpihakan nyata terhadap nasib para petani. "Tujuannya petani menikmati kemerdekaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional," urai Johan.
Politisi PKS ini menggarisbawahi isi pidato Jokowi selaku Presiden RI yang menyatakan dalam pidato kenegaraannya bahwa pemerintah terus mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan.
"Kami ingin menegaskan realitasnya dari sisi dukungan anggaran sangat tidak memadai karena nota APBN 2021 senilai Rp 21,8 Triliun namun dilakukan kebijakan refocusing hingga menjadi Rp 15,5 Triliun. Ini artinya pemerintah melakukan pemotongan Rp 6,3 Triliun untuk kepentingan yang terkait urusan pangan dan tentunya bertolak belakang dengan semangat membangun kemandirian pangan," kata Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB ini mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap pangan patut dipertanyakan pada masa pandemi ini.
"Kebijakan saat ini telah berdampak pada penurunan target produksi pangan nasional dan juga faktanya kita masih bergantung dengan impor pangan," ujarnya.
Baca Juga: Menko Muhadjir Sebut Petani Harus Prihatin, Fadli Zon: Gimana Mau Sejahtera Kalau Tak Untung?
Dia mencontohkan seperti komoditas bawang putih dengan realisasi impor mencapai 575.473 ton, impor daging sapi/kerbau sebesar 298.260 ton dan impor gula pasir sebesar 971.295 ton serta impor komoditas lainnya.
"Saya tegaskan bahwa Pemenuhan kebutuhan pangan domestic yang selalu tergantung dengan impor telah menciderai kemandirian pangan nasional," kata Johan.
Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah bahwa pandemic Covid memberikan dampak buruk pada kinerja ekonomi Indonesia.
'Kita harus mengakui bahwa sektor Pertanian masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Melalui momentum hari kemerdekaan ini saya tekankan agar pemerintah berupaya untuk menjaga harga beli produk petani di periode musim panen serta dibuat kebijakan pengendalian inflasi yang menunjukkan keberpihakan kepada petani," demikian tutup Johan Rosihan.***