JURNAL SOREANG - Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Medis COVID-19 melalui konferensi video.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan agar pengelolaan limbah medis dilakukan secara intensif dan sistematis.
"Arahan Bapak Presiden bahwa terhadap penanganan limbah medis ini, kita harus intensifkan dan harus lebih sistematis, betul-betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, sebagaimana dikutip dari setkab.go.id yang diunggah pada Rabu, 28 Juli 2021.
Baca Juga: Selain Pemasok Jeruk Terbesar Eropa, Kota Tua Seville kini Produksi Listrik dari Limbah Jeruk
Pihaknya juga memperhatikan bagaimana sistem pengelolaan limbah bekerja dari rumah sampai ke pusat-pusat pelayanan, atau paralel sampai kepada tempat penanganannya.
Siti membeberkan, berdasarkan data yang ada di Kementerian LHK, jumlah limbah medis COVID-19 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 mencapai 18.460 ton.
Jumlah tersebut bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), rumah sakit darurat, pusat karantina/isolasi, rumah tangga (isolasi mandiri), serta tempat uji deteksi COVID-19 dan vaksinasi-COVID-19.
"Limbah medis itu seperti infus bekas, masker, vial vaksin, itu botolnya vaksin yang kecil itu, jarum suntik, kemudian face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR/antigen, dan alcohol swab. Itulah yang disebut dengan limbah medis beracun, berbahaya," tutur Siti.
Data mengenai jumlah limbah B3 medis COVID-19 ini dihimpun berdasarkan laporan dari provinsi. Namun Siti memperkirakan data yang diterima belum lengkap, untuk itu Kementerian LHK akan terus melengkapinya.
"Kalau perkiraannya, asosiasi rumah sakit itu limbah medisnya itu besar sekali, bisa mencapai 383 ton per hari," ungkapnya.
Lebih jauh Siti memaparkan, kapasitas pengolah limbah B3 medis saat ini mencapai 493 ton per hari, namun penyebarannya tidak merata dan terkonsentrasi di Pulau Jawa.
"Jadi, arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis, untuk menghancurkan limbah medis itu yang infeksius harus kita selesaikan," tambahnya.
Terkait pengelolaan limbah medis, sambung Siti, pihaknya telah memberikan relaksasi kepada fasyankes untuk dapat mengoperasikan insinerator yang belum berizin.
"Sejak tahun lalu, Kementerian LHK memberikan relaksasi. Jadi selain izin dipercepat, juga relaksasinya bahwa insinerator yang belum punya izin itu diperbolehkan beroperasi, dengan syarat bahwa suhunya 800 derajat celcius dan terus diawasi oleh Kementerian LHK," terangnya.
Guna meningkatkan dan mempercepat ketersediaan fasilitas pengelolaan limbah medis di seluruh daerah di Indonesia, Siti menuturkan bahwa Presiden juga meminta dukungan fasilitas dan anggaran, baik yang berasal dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dana transfer ke daerah, maupun sumber pendanaan lainnya.
"Jadi akan dipercepat sarana untuk penyiapan ini, karena pada dasarnya dukungan dari pusat sudah ada dan potensinya juga ada, tapi di sisi lain juga Bapak Presiden meminta atau menginstruksikan kepada daerah juga untuk memperhatikan hal ini, dan nanti akan dikoordinasikan," imbuh Siti. ***