JURNAL SOREANG - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 terlebih dahulu apabila akan memperpanjangnya kembali.
Menurut Puan, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampak atas kebijakan PPKM Darurat.
Selain itu, pemerintah harus menentukan langkah PPKM Darurat ke depannya yang berakhir 20 Juli 2021 tersebut, sehingga masyarakat mempunyai gambaran dalam merencanakan aktivitasnya.
"Setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat periode pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangannya," ucap Puan, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Sabtu, 17 Juli 2021.
Pengumuman perpanjangan tersebut, tambahnya, harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.
"Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar," lanjut Puan.
Ia menilai, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif, dengan catatan pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.
"Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa ada dampak nyata PPKM Darurat ini, meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat, termasuk perpanjangannya," terangnya.
Lebih lanjut Puan memaparkan bahwa selain evaluasi, pemerintah juga harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya.
Baca Juga: Perpanjangan PPKM Darurat Belum Diputuskan, Menko Luhut: Tunggu Hasil Evaluasi
"Misalnya akan ada sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif untuk tentukan langkah ke depan, penambah kamar rumah sakit dan isoman, serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi," tuturnya.
Terkait anggaran penanganan Covid-19, Puan menyoroti rendahnya penyerapan sampai saat ini. Ia amat menyesalkan hal tersebut dan menyatakan bahwa kondisi ini tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.
"Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang," tegas Puan.
Baca Juga: Heboh PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Akhir Juli 2021, Ini Jawaban Presiden Joko Widodo
Menurut legislator dapil Jawa Tengah V itu, anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman.
"Di situasi seperti ini, semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh pemerintah pusat dan daerah, tanpa harus saling tunggu apalagi lempar tanggung jawab," tutup Puan. ***
Sumber: dpr.go.id