JURNAL SOREANG - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali terhitung sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 telah diumumkan Presiden Joko Widodo.
Pemerintah mengambil langkah ini akibat terjadinya lonjakan kasus Covid-19 akibat masuknya berbagai varian baru virus corona di Indonesia.
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta pemerintah daerah untuk segera mengambil keputusan tentang metode pembelajaran pada pembukaan pendidikan tahun ajaran baru 2021/2022.
Baca Juga: Viral Suami Talak Istri Beberapa Detik Setelah Ijab Kabul, Pernikahan Berakhir Baku Hantam
"Tahun ajaran baru sudah akan dimulai pada pertengahan Juli 2021. Artinya, masih dalam suasana PPKM di Jawa dan Bali. Maka harus ada kebijakan yang jelas dan pasti bagi sekolah agar mereka bisa fokus mempersiapkan diri," ucap Ledia, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Rabu, 7 Juli 2021.
Demi kemaslahatan bersama, ia menyarankan Kemendikbudristek untuk memperpanjang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar Dari Rumah bagi anak sekolah, mengingat situasi pandemi yang terjadi.
Lonjakan kasus Covid-19 ini patut menjadi perhatian semua pihak. Apalagi, tambah Ledia, sebagian besar kasus ditengarai akibat varian Covid-19 Delta yang dinilai lebih ganas dan lebih cepat penyebarannya.
Baca Juga: Pelanggar PPKM Darurat, 9 Orang Diamankan dari 2 Perusahaan, Polisi: Dua Tersangka Dirut dan Manager
Selain itu, Politisi Fraksi PKS tersebut juga turut memperhatikan jumlah kasus anak yang terkena Covid-19 semakin bertambah setiap harinya.
"Berdasarkan informasi yang diterima dari Satgas Penanganan Covid, ada lebih dari 260 ribu anak terpapar, sehingga kita harus sangat sigap membuat keputusan yang akan kita ambil terkait pembukaan tahun ajaran baru," tegas Ledia.
Sebagai bahan pertimbangan lain, Ledia memaparkan indikator positivity rate pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah di bawah 5 persen, atau setidaknya di bawah 10 persen berdasarkan keterangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Baca Juga: Alhamdulillah! Selain Bansos Tunai Rp600 Ribu, Masyarakat Juga akan Terima Bantuan Ini
Namun hingga saat ini, sambungnya, angka positivity rate Indonesia masih di kisaran 30 persen. Kondisi ini jelas masih berbahaya untuk pelaksanaan PTM.
Oleh karenanya, ia berharap Kemendikbudristek dan pemerintah daerah lebih cepat bertindak supaya sekolah, pendidik, tenaga kependidikan termasuk juga orangtua bisa segera fokus merencanakan program sekaligus metode pembelajaran mulai seperti sarana dan prasarana kegiatan ajar mengajar dan rencana pencapaian kurikulum di tahun ajaran baru.
Ledia menilai, terkait situasi dan kondisi pandemi Covid-19 terkini, Indonesia masih perlu memperpanjang PJJ demi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan anak didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua. ***