Network
JURNAL SOREANG - Pemerintah Kota Bandung terus menunjukkan progresifnya dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan pengelolaan kota. Kali ini, mereka menggunakan inovasi berupa peta kota tiga dimensi (3D) untuk mempermudah penghitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kota.
Menurut Bambang Suhari, Direktur Cipta Karya dari Dinas Pembangunan dan Penataan Ruang Kota Bandung (Ciptabintar), aplikasi ini memungkinkan mereka untuk melakukan analisis tinggi dan luas suatu benda secara lebih akurat.
Dengan menggunakan model 3D, pengukuran ini dapat dibandingkan dengan izin dan catatan pajak yang ada untuk menghitung nilai pajak properti yang seharusnya dibayarkan.
Hal ini tidak hanya membuat proses penghitungan pajak menjadi lebih efisien, tetapi juga memungkinkan pemantauan perubahan level dan area tanpa harus berada di lokasi secara fisik.
Selain itu, penggunaan model kota 3D juga diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan dan pemantauan pelanggaran ruang arsitektur.
Dengan adanya informasi yang lebih akurat dan visualisasi bangunan dalam bentuk 3D, pihak terkait dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menindak pelanggaran yang terjadi.
Selain itu, hal ini juga berpotensi untuk mengembangkan database bangunan 3D pada industri perhotelan dan pusat perbelanjaan.
