Network
Oleh karena itu, langkah-langkah akan diambil untuk berkolaborasi dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar dana yang dikelola oleh LKS dapat dialokasikan dengan tepat kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Tentu saja, data berdasarkan nama dan alamat akan kami perbarui. Dengan demikian, intervensi yang kami berikan akan lebih tepat sasaran," tambahnya.
Soni juga mengakui bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam data, seperti kesalahan inklusi dan eksklusi. Hal ini berarti ada orang yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi tidak mendapatkannya.
Terlebih lagi, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengalami peningkatan, dengan 26 jenis permasalahan sosial yang harus dihadapi. Kemiskinan hanya salah satunya.
Baca Juga: Kominfo Ambil Langkah Afirmatif untuk Mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045
Pada tahun 2022, terdapat 330.341 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori PPKS, sedangkan pada tahun 2023, jumlahnya mencapai 330.573 KK. Namun, hanya sekitar 96.000 KK yang telah menerima perlindungan dan jaminan sosial.
Menanggapi situasi ini, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, menekankan pentingnya keseragaman dalam data DTKS antara kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Sebagai penyedia layanan di tingkat kota, data haruslah akurat dan terkini.
"Ketepatan data adalah tanggung jawab kita sebagai pemerintah kota. Saya memiliki gagasan yang perlu kita diskusikan. Bagaimanapun juga, data yang digunakan dalam pengambilan keputusan harus seragam, sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat," ujar Bambang.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap inovasi Soca yang akan segera diluncurkan oleh Dinas Sosial.
Baca Juga: Ada Berapa Kursi? Ini DCS DPRD Dapil Riau 8, 104 Nama Caleg Terdaftar di Data KPU untuk Pemilu 2024
