Network
Kamaruddin menambahkan, agama selalu berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan bukan hanya untuk individu namun juga bangsa dan negara. ini harus sama-sama diperjuangkan dan diutamakan.
Sehingga sangat naif jika agama dijadikan alat untuk memecah belah bangsa, disabilitas ekonomi dan politik. Justru agama harus menjadi instrumen positif dan kreatif untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang sejuk dan damai.
“Agama itu merupakan identitas otentik kita. Namun kalau agama dikapitalisasi untuk tujuan tertentu, itu akan menjadi destruktif. Hal ini harus dihindari. Pasalnya, artikulasi Islam Indonesia sebagai artikulasi keberagaman telah menjadi nilai-nilai universal, modernitas yang menjadi model. Kita termasuk sangat baik dalam mengartikulasikan moderasi beragama,” imbuhnya.
Baca Juga: Moderasi Beragama Tak Bisa Ditawar di Negara Majemuk Ini, LDII Cimahi Kawal Program Ini
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Dr. H. Adib, MA mengatakan, Kemenag hingga kini belum memiliki payung hukum untuk mencegah dan menyelesaikan konflik keagamaan di Indonesia.
Padahal payung hukum itu merupakan amanat untuk melindungi warga Indonesia dalam melaksanakan ibadahnya.
“Dialog nasional ini untuk mengisi kekosongan di bidang regulasi tentang penanganan konflik. Diharapkan masukan dan aspirasi dari para mitra yang hadir bisa mendorong dibentuknya paying hukum baik berbentuk peraturan menteri atau keputusan Menteri,” urainya.
Adib melanjutkan, konflik terjadi karena ada pendahuluan, faktor utama, struktural dan pemicunya. Kalau ada database, maka konflik bisa dimitigasi, dicegah dan diatasi sejak dini sehingga tidak menjadi konflik.
Baca Juga: Keren! Kampus di Bandung Ini Miliki Instruktur Moderasi Beragama Tersertifikasi Internasional
“Konflik berdimensi keagamaan kalau dibiarkan akan jatuh korban. Konflik kalau disulut isu keagamaan/sara maka akan menjadi konflik yang masif jika tidak dimitigasi secara awal dan tidak ada pencegahan sistematis dan terintegrasi,” imbuhnya.
