Network
JURNAL SOREANG- Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati mulai memberikan mata kuliah Pemikiran Politik Sunda secara formal kepada mahasiswa.
Mata kuliah ini diharapkan menjadi salah satu kekhasan di lingkungan Prodi Ilmu Politik UIN SGD dan dalam prosesnya menjadi bagian penting internalisasi nilai-nilai kearifan lokal Sunda dalam mewarnai kehidupan sosial politik kekinian.
Demikian salah satu benang merah yang mengemuka pada Webinar Internasional Prodi Ilmu Politik UIN SGD “Aktualisasi Pemikiran Politik Sunda” pada Rabu 23 Juni 2021.
Baca Juga: Kisah Pilu Lord Rangga Sunda Empire, Ibunda Meninggal Ketika Dirinya Dipenjara
Diskusi menghadirkan pembicara Guru Besar Kajian Indonesia Universitas Nanzan Jepang, Prof Mikihiro Moriyama, dosen Ilmu Politik UIN SGD Dr. Hasan Mustapa, dan Budayawan yang juga Rektor Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Tasikmalaya Dr l. Asep Salahudin, MA. Diskusi dibuka oleh Dekan FISIP UIN SGD Ahmad Ali Nurdin, PhD dan Kaprodi Ilmu Politik Dr. Asep Sahid Gatara.
Dalam pemaparannya, Prof. Mikihiro menyinggung tentang eksistensi bahasa Sunda yang sampai saat ini masih melengkapi khazanah perbendaharaan bahasa lokal di Indonesia tidak lepas dari perjuangan para generasi pendahulu.
Sejarah mencatat, sejak abad 19 sudah muncul upaya untuk membangunkan kembali Bahasa Sunda menjadi sejajar dengan Bahasa Melayu dan Bahasa Jawa. “Bagi masyarakat Sunda, bahasa itu adalah kunci identitas,” ujarnya.
Baca Juga: Singkatan Ngawur Rangga Sasana Sunda Empire Tentang Paman Sam, Begini Arti Sebenarnya
Menurut Prof. Mikihiro, masyarakat Sunda menganggap penting eksistensi kebahasaannya jika dibandingkan dengan suku bangsa lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana para intelektual Sunda pasca abad ke-19 mulai menerapkan Bahasa Sunda di antara Bahasa Melayu dan Jawa.
