Network
Lembaga penyiaran juga wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.
Dan Pasal 7 Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi, KPID menginginkan kolaborasi ini juga mampu mendorong bahwa aturan main yang juga menjadi kewenangan MUI bisa menjadi pertimbangan untuk program siaran.
“MUI-lah yang mengetahui isi siaran dakwah ini layak atau tidak, makanya kami berkonsultasi dan berkolaborasi dengan MUI Jawa Barat untuk mendorong Dakwah sejuk,” kata Adiyana.
Menjawab pertanyaan wartawan, Ia menambahkan bahwa selama ini memang ada pengaduan soal isi siaran dakwah yang kurang sejuk. Sehingga, ia berkonsultasi dengan MUI untuk menilaianya.
Baik MUI maupun KPID berharap kolaborasi kedua lembaga ini makin menguatkan kebersamaan dalam melakukan kerjasama pembinaan, pengkajian, dan pengawasan program siaran dakwah.
Dengan demikian peran KPID menjaga mata dan telinga warga Jawa Barat dapat terwujud, salah satunya adalah dalam hal dakwah moderat atau wasathiyah.
Ketua MUI Jabar menambahkan setelah MOU ini pihaknya akan melanjutkan kegiatannya bahwa bukan soal sertifikat atau tidaknya, yang penting adalah pembinaan yang perlu dilakukan.
Baca Juga: Link LIVE STREAMING dan Prediksi Liga Inggris, Crystal Palace vs Manchester United, Misi Mustahil MU
