JURNAL SOREANG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Jumat 28 Mei 2021.
Diketahui, sebelum ke Gedung Pakuan, Anggota DPRD DKI Jakarta lebih dahulu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dan Dinas KUK membahas program One Pesantren One Product (OPOP) yang menjadi salah satu unggulan Jabar dalam pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga: Diduga Pelaku Tabrak Lari, Supir Angkot Menjadi Bulan-bulanan Massa di Baleendah Kabupaten Bandung
Idris Ahmad selaku anggota DPRD DKI Jakarta mengatakan, pihaknya akan mengadopsi keberhasilan OPOP di Jabar untuk pemberdayaan UMKM di Jakarta.
"Ingin belajar tentang pemberdayaan UMKM terutama di masa pandemi ini hingga masa recovery nanti. Kami melihat keberhasilan OPOP dan bisa juga dilaksanakan di Jakarta untuk berbagai komunitas berbeda," kata Idris, melalui rilis yang diterima oleh Jurnal Soreang.
Sementara itu Kepala Dinas KUK Jabar, Kusmana Hartadji berkata, sejak dimulainya program OPOP pada 2019 lalu, hingga saat ini program itu sudah menyasar sebanyak 1.574 pesantren di 27 kabupaten dan kota di Jabar.
Ada sepuluh bidang usaha yang dikembangkan dalam program OPOP tersebut. Sebanyak 185 orang pendamping juga sudah diturunkan untuk membantu pengelola pesantren dalam pengembangan produk unggulannya.
Kesepuluh bidang usaha itu antara lain bidang makanan, peternakan, fashion, perikanan, pertanian, perdagangan, kerajinan tangan, layanan jasa, minuman dan usaha jenis lainnya.
"Tahun 2021, kami kembali menargetkan sebanyak 1.000 pesantren baru akan lolos dalam program OPOP. Saat ini yang sudah mendaftar mencapai 1.600-an, akan dilakukan seleksi," kata Kusmana.
Baca Juga: Viral! Personil Super Junior Gunakan Batik Rancangan Ridwan Kamil, Hasil Diplomasi Budaya Jawa Barat
Kusmana menilai, program OPOP mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi pesantren di Jabar. Di mana selama ini pembiayaan pesantren sangat mengandalkan bantuan dana waqaf, hibah pemerintah dan sumbangan orang tua. Namun kini pesantren sudah mampu menghasilkan pendapatan dan mandiri secara ekonomi.
Namun sayangnya, tidak semua pesantren sudah memiliki nomor statistik pondok pesantren (NSPP) atau sudah terdaftar pemerintah sebagai salah satu syarat mengikuti program OPOP.
Pesantren yang sudah memiliki NSPP sekitar 8.264 lokasi. Padahal di Jabar jumlah pesantren diperkirakan lebih dari 12 ribu-an.
"Pak Gubernur mendorong agar pesantren program OPOP mampu berproduksi dan memasarkannya di pasar lokal hingga global. Targetnya lima pesantren harus bisa melaksanakan ekspor. Salah satunya yang akan dilakukan pesantren di Tasikmalaya , mengekspor udang Vaname," tutur Kusmana.***