Network
JURNAL SOREANG - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan Prancis dapat bekerja sama untuk mendorong pembentukan kebijakan bagi perempuan agar dapat berperan lebih banyak dalam misi perdamaian PBB.
Retno melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna di Paris, Jumat.
Pada pertemuan itu, Retno menyampaikan bahwa Indonesia dan Prancis dapat menjadi mitra dalam isu-isu strategis global.
Baca Juga: Oetomo Hospital Menandatangani Kesepakatan Bersama Pemkab Bandung dengan Oesman Hospital
Isu perempuan, perdamaian dan keamanan, khususnya pemberdayaan perempuan dalam misi perdamaian PBB dan pemajuan pendidikan perempuan Afghanistan.
Terkait pemberdayaan perempuan dalam misi perdamaian PBB, Indonesia percaya bahwa perempuan perlu diberi peran yang lebih dalam, kata Retno dalam tayangan yang disiarkan kanal YouTube MoFA Indonesia.
Kerja sama dengan Prancis diperlukan karena Prancis merupakan negara Eropa yang memiliki kontribusi terbesar pasukan perempuan penjaga perdamaian, kata dia.
Isu pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu yang konsisten diusung dalam politik luar negeri Indonesia.
Baca Juga: Kasus TPPO Penjualan Ginjal: Tersangka Pernah Jadi Pendonor 2019 dan Dibayar Rp120 Juta
Indonesia meyakini bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia, sehingga harus diberi kesempatan lebih banyak untuk terlibat dalam proses negosiasi dan misi pemeliharaan perdamaian.
Namun, peran perempuan dalam perundingan perdamaian masih minim. Merujuk data UN Women, selama periode 1992-2018 perempuan hanya memiliki peran 13 persen sebagai negosiator, tiga persen sebagai mediator, dan empat persen dari penandatanganan perdamaian.
Untuk menutupi kesenjangan tersebut, Indonesia telah menginisiasi pembentukan Jejaring Perempuan Mediator dan Negosiator Asia Tenggara.
Baca Juga: Ungkap Kasus TPPO Penjualan Ginjal, Kabareskrim Polri: Kami Siap Diawasi Dalam Proses Penanganan
Indonesia juga telah membentuk Jejaring Perempuan Indonesia-Afghanistan pada 2020 demi menjaga keberlanjutan masa depan Afghanistan.***
