Network
JURNAL SOREANG - Sejarah Brunei Darussalam dan Aceh Darussalam pada tahun 808 Hijriah atau 1404 masehi.
Ada sembilan ulama dari kekhalifahan Islam di Turki atas perintah Sultan Muhammad Jalabi ke tanah Jawa melalui Kesultanan Samudera Pasai Aceh Darussalam.
Sejak menjadi bagian dari Khilafah Islamiyah, Kesultanan Samudera Pasai melesat menjadi pusat koordinasi dan pengkaderan Da'i yang akan dikirim ke seluruh penjuru Nusantara.
Baca Juga: Nikmati Masa Pemulihan, Bek Persib Bandung Victor Igbonefo: Aku Harus Sabar
Dakwah Islam secara besar-besaran ke Nusantara pun dimulai dari Pasai, Dakwah Islam menyebar melalui dua jalur yaitu jalur Malaka dan jalur Giri di Gresik.
Dakwah besar-besaran dan bersifat politis dari Samudra Pasai Aceh Darussalam.
Sang Serambi Mekkah ini berhasil memunculkan kesultanan-kesultanan Islam berikutnya di seluruh Nusantara mulai abad ke-15 masehi hingga awal abad ke-19 masehi.
Baca Juga: HYBE Perkenalkan Girlgroup Kpop Bernama NewJeans, Merilis Musik Video untuk Lagu Hype Boy!
Diantara kesultanan-kesultanan yang berdiri adalah Kesultanan Brunei Darussalam berdiri pada tahun 1424 masehi di Kalimantan Utara.
Dengan awang-awang betatar seorang raja Brunei yang masuk Islam sebagai Sultan pertamanya dengan gelar Sultan Muhammad Syah.
Jika merujuk sejarah berdasarkan catatan Tiongkok dan orang Arab menunjukkan bahwa Kerajaan Brunei Darussalam awalnya berada di muara sungai Brunei.
Baca Juga: MOTIVASI SI CEPOT: 15 Kapsul Vitamin Motivasi Hidup Para Tokoh Dunia, Bermakna dan Bergizi
Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi sub di Brunei dan Serawak yang berpusat di Brunei pada awal abad ke-15.
Kerajaan Malaka dibawah pemerintahan Parameswara telah menyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei.
Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15 sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hingga abad ke-17.
Baca Juga: 20 Trik Hubungan Intim Diam-Diam Saat Anak Sudah Tidur Lelap di Kamar, Berikut Penjelasan Ahli
Waktu memperluas kekuasaannya ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina di sebelah utaranya di masa yang sama Kerajaan Aceh Darussalam telah berjaya di Selat Malaka.
Dan masih mampu membendung pengaruh Barat di Sumatera, peranan dua kerajaan tersebut dalam mempertahankan Islam di tanah Melayu inilah yang menandakan adanya hubungan sejarah yang kuat.
Dalam sebuah literatur menyebutkan adanya hubungan antara Kesultanan Brunei Darussalam dengan Kerajaan Aceh Darussalam.
Baca Juga: Mantan Menpora Roy Suryo Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Polda Metro Jaya, Ini Kasusnya
Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kesamaan budaya dan agama serta menyatakan diri sebagai bagian dari kekhalifahan yang ada di Turki.
Brunei juga memiliki hubungan dengan Aceh, namun kita tidak pernah fokus menggali hubungan sejarah kedua wilayah ini.
Dugaan adanya hubungan sejarah Ini kata Teuku Abdullah seolarah sejarawan merujuk pada pemakaian kanun meukuta alam oleh Kesultanan Brunei.
Sultan Hasan dari Brunei secara terang-terangan menyatakan ia mengambil pedoman pemerintahannya dari naskah adat mahkota alam Aceh.
Menurut Teuku Abdullah hal ini baru saja diketahuinya saat mencari isu lengkap qanun tersebut di berbagai referensi.
Akhirnya beliau menemukan catatan Ali Hasjmy yang berjudul kebudayaan Aceh dalam sejarah yang menyebutkan Brunei mengadopsi kanun meukuta alam milik kerajaan Aceh.
Dengan memakaikan qanun tersebut otomatis setiap hukum dan ilmu tata negara yang dimiliki Brunei berkiblat ke Aceh.
Bahkan qanun itu masih dipakai hingga sekarang meski kita semua tidak menyadarinya.
Dari dalam hal ini ia rasa memang ada keterkaitan antara Brunei dengan Aceh apakah itu dari hubungan diplomasi politik masa kerajaan atau dalam rangka penyebaran agama Islam.
Baca Juga: CEPOT DAKWAH: 15 Kutipan Mutiara Hikmah Penuh Makna dan Motivasi Islami
Ini perlu dikaji dan diteliti secara khusus katanya seperti diketahui qanun meukuta alam merupakan salah satu produk hukum yang lahir di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda abad ke-16.
Di dalamnya mengupas tentang hukum syariat Islam dan aturan-aturan yang berlaku untuk masyarakat Aceh.
Qanun ini juga membahas tata cara memilih raja, hukum dagang, posisi rakyat di dalam kerajaan dan lain-lain.
Qanun meukuta alam menjadi asas hukum Kerajaan Aceh Darussalam, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda.
Sementara itu kesultanan Aceh Darussalam adalah salah satunya wilayah yang tidak dapat dikuasai Belanda tahun 1947.
Satu-satunya wilayah Nusantara yang tidak dikuasai oleh Belanda adalah Aceh Darussalam.
Berkali-kali Belanda melakukan penyerangan namun gagal penyerangan udara oleh Belanda ke daerah pantai sepanjang Aceh Ulele, Ujung Bateh, Gedung Raya Sigli Oleh Kare, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh Tapaktuan dan lain-lain bisa diatasi oleh pejuang-pejuang terlatih dari rakyat Aceh.
Dengan menggunakan meriam meriam anti pesawat terbang warisan kekhalifahan Islam Turki, pada waktu itu memberikan bantuannya untuk Samudra Pasai Aceh Darussalam.***
