Diaspora Indonesia Luncurkan Platform Dialog, Saatnya Diaspora Berperan Serta

- 14 Oktober 2021, 13:55 WIB
Platform Dialog Multi Pemangku Kepentingan untuk Keterlibatan Diaspora resmi diluncurkan pada Kamis, 7 Oktober 2021 sekaligus dialog dengan pemerintah dan praktisi
Platform Dialog Multi Pemangku Kepentingan untuk Keterlibatan Diaspora resmi diluncurkan pada Kamis, 7 Oktober 2021 sekaligus dialog dengan pemerintah dan praktisi /Istimewa/

JURNAL SOREANG-  Platform Dialog Multi Pemangku Kepentingan untuk Keterlibatan Diaspora resmi diluncurkan pada Kamis, 7 Oktober 2021. Platform ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog dan kolaborasi berkelanjutan serta membuat rekomendasi kebijakan dengan pendekatan dari ‘bawah ke atas yang diselenggarakan oleh sekelompok komunitas ‘akar rumput’  the Collective Leadership Specialists Indonesia (CLSI).

Terbentuknya platform ini merupakan langkah kongkret dari bertemunya para pegiat isu diaspora Indonesia dari berbagai kalangan, seperti  perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dewan Jaminan Sosial Nasional Indonesia (DJSN), Universitas Katolik Parahyangan, Indonesian Diaspora Network United (IDN-U), Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Prakarsa, serta GIZ Indonesia.

Pelatihan selama kurun waktu 6 bulan yang didukung oleh Program Migrasi & Diaspora (PMD) GIZ Indonesia ini membahas diantaranya topik-topik seputar kepemimpinan kolektif, tata Kelola migrasi, serta isu-isu diaspora. Pelatihan ini sendiri dibawakan oleh tim dari Collective Leadership Institute (CLI) yang berbasis di Jerman.

Baca Juga: Tips Jualan Bisnis Online Sukses di Platform Marketplace untuk Pemula

Hari pertama dialog bertajuk ‘Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Peningkatan Kartu Diaspora dan Keterlibatan Diaspora untuk Visi Pembangunan Indonesia 2030’ mempertemukan perwakilan dari kalangan pemerintahan, seperti Kementerian Luar Negeri; KSP; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kementerian Keuangan; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta Kementerian Dalam Negeri.

Para perwakilan dari institusi pemerintahan ini diundang untuk membahas isu terkait dengan visi untuk mengoptimalkan kontribusi diaspora terhadap visi pembangunan Indonesia 2030.

Kontribusi dari para diaspora ini dianggap dapat menjadi proyek percontohan yang dapat mendukung pelindungan, pembinaan dan pemberdayaan para diaspora.

Baca Juga: 2.175 Orang Terima Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kemendikbudristek, Ini Testimoninya

Untuk memastikan diskusi yang terbuka, hari pertama forum ini dilakukan secara closed-door nature. Para perwakilan pemerintah terkait juga turut memberikan penjabaran mengenai kebijakan serta tata kelola pelaksanaan program Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN).

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X