JURNAL SOREANG - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada 20 September 2023, bertemu langsung dengan Rusia di konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mendesak badan tersebut untuk mencabut hak veto Moskow.
Dia mengecam invasi Kremlin ke negaranya sebagai 'tindakan kriminal' dan meminta PBB untuk mencabut hak veto Moskow di Dewan Keamanan PBB (DK PBB).
Zelensky, untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia pada Februari 2022, duduk satu meja dengan para pejabat Rusia yang tampak tidak tertarik dengan pidato pemimpin Ukraina tersebut dan malah lebih tertarik pada pesan-pesan di ponsel pintarnya.
Baca Juga: Hakim AS Berusia 96 Tahun Diskors Karena 'Ketidakmampuan Mental'
“Sebagian besar dunia mengakui kebenaran tentang perang ini, ini adalah invasi kriminal dan tidak beralasan yang dilakukan Rusia terhadap negara kami yang bertujuan untuk merebut wilayah dan sumber daya Ukraina,” katanya.
Oleh karena itu, Zelensky mendesak PBB mengadakan pemungutan suara untuk mengakhiri hak veto Rusia di DK PBB, di mana Moskow bergabung dengan Inggris, Tiongkok, Prancis, dan Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang memiliki kekuatan untuk memblokir resolusi apa pun.
Pemimpin Ukraina mengatakan bahwa langkah tersebut bisa menjadi salah satu reformasi luas di DK PBB, termasuk memberikan status perwakilan permanen di badan pengambil keputusan tertinggi kepada negara-negara lain di negara berkembang, di mana dukungan terhadap perjuangan Ukraina hanya suam-suam kuku.
“Hak veto di tangan agresor inilah yang membuat PBB menemui jalan buntu, tidak mungkin menghentikan perang karena segala upaya diveto oleh agresor atau pihak yang membiarkan agresor,” ujarnya.
Baca Juga: Jaksa Agung AS Membantah Bahwa Penuntutan Terhadap Trump dan Biden Bermotif Politik
Zelensky menegaskan kembali posisi Ukraina bahwa hak veto Moskow adalah milik bekas Uni Soviet, salah satu pemenang Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan bukan milik Rusia atau Presiden Vladimir Putin.
“Sayangnya, kursi di DK PBB ini diduduki secara ilegal oleh Rusia melalui manipulasi di belakang layar setelah jatuhnya Uni Soviet, yang kini diambil alih oleh para penipu yang tugasnya ‘melegitimasi’ invasi dan genosida,” katanya.
Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, yang hadir pada pertemuan DK PBB setelah kepergian Zelensky, mengecilkan gagasan untuk mengakhiri veto Rusia dan menggambarkannya sebagai cara untuk mengekang kekuatan Barat.
“Hak veto adalah alat yang sah sebagaimana tercantum dalam Piagam (PBB),” katanya.
Baca Juga: Fokus pada Pertahanan Negara, Polandia Berhenti Memasok Senjata ke Ukraina
Sementara itu, Lavrov juga mengkritik Zelensky karena menolak bernegosiasi meski mengaku berusaha merebut kembali seluruh wilayah yang saat ini diduduki Rusia.
Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz menolak seruan negara lain agar segera mengumumkan gencatan senjata di Ukraina.
“Saya mengakui niat baik mereka. Kita semua ingin mengakhiri pembunuhan hari ini tanpa penundaan lebih lanjut", katanya
Namun ia menolak metode penerapan 'diktet' atau persyaratan, dan mengatakan bahwa perdamaian berarti menghormati integritas wilayah dan independensi politik Ukraina.
Baca Juga: Inilah Link Streaming Drama Korea Unpredictable Family Episode 4, Nonton Legal di Sini!
Putin, yang jarang menghadiri pertemuan PBB, belum pernah menghadiri pertemuan diplomatik tingkat tinggi lainnya karena sanksi Barat dan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadapnya oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Selasa lalu, Zelensky berbicara di Majelis Umum PBB dan hari ini dia akan berangkat ke Washington untuk bertemu Presiden AS, Joe Biden.***