Network
“Serta sanksi hukum yang telah dijalani yang bersangkutan (Saipul Jamil) tidak dipersepsikan masyarakat sebagai risiko biasa,” Wakil Ketua KPI Pusat itu.
Mulyo Hadi Purnomo menambahkan bahwa hak individu memang tidak boleh dibatasi, tetapi hak publik dan rasa nyaman juga harus diperhatikan.
Baca Juga: Dibully Netizen karena Dukung Saipul Jamil, Inul Daratista Minta Maaf
Karena, menurutnya, frekuensi (siaran televisi) milik publik harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan (termasuk kenyamanan) masyarakat.
“Mengedepankan hak individu tapi melukai hak masyarakat tentu tidak patut dilakukan,” ujarnya.
Mencermati beberapa peristiwa yang sering berulang dalam beberapa kasus serupa, Mulyo, mengatakan ini momentum revisi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) tahun 2012.
Baca Juga: TransTV Minta Maaf Sudah Mengundang Saipul Jamil di Program Kopi Viral: Menjadi Pembelajaran
Saat ini, tambah dia, revisi P3SPS itu sedang dilakukan KPI. Peristiwa yang terus terulang akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan tentang pengaturan secara eksplisit.
“Saat ini, kami tengah melakukan revisi terhadap P3SPS dan sudah pada tahap mendengarkan masukan dari publik dan stakeholder,” katanya menandaskan.
Sebagaimana diketahui, saat ini sosok Saipul Jamil tengah menjadi sorotan sejumlah pihak.
