Network
Dalam sebuah laporan baru-baru ini, dia mengkritik "kurangnya pengungkapan kriteria seleksi" untuk pembangkit yang dipilih untuk pembelian pensiun dini oleh perusahaan listrik milik negara Indonesia, PLN, termasuk beberapa pembangkit yang "melampaui masa manfaat ekonomisnya pada tahun 2055".
Pendanaan JETP dapat digunakan untuk mendukung pembelian.
"PLN harus pensiunkan mereka dalam beberapa tahun ke depan dan menghapusnya," tulis Hamdi dalam laporan tersebut.
Kekhawatiran lain yang diangkat oleh para aktivis adalah bahwa kesepakatan JETP tidak menjelaskan, jika ada, pembatasan apa yang akan diberlakukan terkait pembangunan pembangkit listrik batu bara baru di Indonesia, atau apakah Indonesia akan diminta untuk mengurangi ekspor batu bara.
Baca Juga: Bukan Demo BBM Naik! Sebagian Bobotoh Malah Demo ke Kantor Persib, Ini Masalahnya
Peraturan presiden tahun 2022 memberikan pengecualian untuk membangun pembangkit batu bara yang direncanakan sebelumnya atau yang terkait dengan proyek strategis nasional.
Batubara adalah bagian berharga dari perekonomian Indonesia, dengan negara ini menjadi pengekspor berdasarkan tonase terbesar di dunia. Pelanggan termasuk Cina, India dan Jepang.
Perang di Ukraina telah menyebabkan lonjakan biaya energi, dengan kenaikan harga kemungkinan akan bertahan selama dua atau tiga tahun ke depan, kata Hamdi.***
