Network
JURNAL SOREANG - Wakil rakyat asal Pulau Sumbawa NTB, Johan Rosihan, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih sistematis merumuskan model pengelolaan penangkapan ikan terukur agar bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
Menurutnya kebijakan ini harus memudahkan nelayan dalam proses penangkapan ikan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan kita.
Johan melanjutkan bahwa KKP mesti menyampaikan Analisa kritis terhadap perhitungan dan alokasi kuota penangkapan ikan beserta besaran nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk setiap badan usaha perikanan.
“Saya harap KKP bisa mengkonversikan semua perhitungan tersebut ke dalam pendapatan negara menuju target PNBP Rp 12 triliun tersebut” ujarnya seraya meminta KKP agar memberikan fleksibilitas untuk koperasi nelayan tradisional untuk pematokan kuota penangkapan ikan per tahun.
Legislator Senayan ini juga melihat saat ini diperlukan penguatan kapasitas atau kemampuan nelayan agar mampu mengoperasikan berbagai kapal modern, yang hal ini mesti difasilitasi oleh KKP.
Karena saat ini sebagian besar usaha penangkapan ikan masih bersifat tradisional dan skala ekonomi yang masih kecil.
Politisi PKS ini mengingatkan Agar KKP menyiapkan penangkapan ikan terukur secara matang agar prosesnya dapat diukur serta dapat memberikan keadilan dan kepastian usaha bagi para nelayan.
“Pada kondisi saat ini nelayan mengalami kesulitan untuk mendeteksi daerah mana yang memiliki potensi penangkapan ikan yang melimpah, untuk itu diperlukan solusi membantu nelayan agar produktivitas tangkapan nelayan bisa meningkat”, papar Johan.
Secara tegas Johan mengingatkan KKP agar rencana penangkapan ikan terukur ini jangan sampai hanya memberikan karpet merah bagi industry skala besar yang malah berdampak mengeksploitasi sumberdaya perikanan kita.
“Saya ingatkan agar Kebijakan penangkapan ikan terukur tidak boleh menyetarakan posisi nelayan kecil dengan korporasi besar, hal ini akan berdampak semakin memperburuk kehidupan nelayan” ucap Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini mendorong harus ada kebijakan khusus untuk meningkatkan usaha nelayan dengan cara membuat kebijakan membantu operasi penangkapan ikan oleh nelayan, bantuan modal usaha, bantuan alat bantu penangkapan ikan, pemasaran hasil tangkapan, dan memberikan insentif/bantuan kepada rumah tangga nelayan.
“Nelayan kecil harus diutamakan dan menjadi prioritas untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam kebijakan penangkapan ikan terukur ini” kata Johan Rosihan.***
