Seharusnya jika pemerintah serius ingin membangun sektor kehutanan mesti didukung dengan anggaran yang memadai namun kenyataan sebaliknya.
"Setiap tahun tren anggaran kehutanan selalu menurun padahal dari sisi kelembagaan sudah menggabungkan dua sektor yang vital yakni kehutanan dan lingkungan hidup dalam satu kementerian," ucap Johan.
Politisi Senayan ini mendorong agar pemerintah segera memberlakukan penerapan pajak karbon jika ingin serius meningatkan PNBP dari sektor kehutanan.
Berdasarkan hasil penelitian, potensi penerimaan PNBP selama program penurunan emisi karbon berlangsung bisa mencapai Rp 51-180 triliun.
"Demikian juga perdagangan karbon setiap tahun akan menyumbang PNBP sebesar 7,5-26,1% dari realisasi pendapatan BLU tahunan," ungkap Johan seraya mempertanyakan kebijakan penundaan pajak karbon.
“Saya minta pemerintah segera memahami pentingnya sektor kehutanan dalam penentuan kebijakan perencanaan pembangunan nasional," timpalnya.
Pemahaman bahwa sektor usaha kehutanan tidak hanya dilihat dari industri hulu kehutanan dalam pemenuhan pandapatan negara menurut skema PDB, namun juga dapat dilihat dari industri hilir serta fungsi jasa lingkungannya.
"Hal tersebut penting dijadikan acuan proporsionalitas peletakkan sektor kehutanan dalam pembangunan nasional," kata Johan Rosihan.***