Network
JURNAL SOREANG - Anggota Badan Anggaran DPR , Nevi Zuairina pada rapat kerja Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan terkait persetujuan tambahan kebutuhan Anggaran dan merespon kenaikan harga komoditas meminta, agar jangan ada lagi pemerintah melakukan kebijakan kontra produktif pada kondisi keuangan negara yang sangat rentan.
Nevi mengatakan, Potensi Beban Subsidi, dan Kompensasi Menahan Gejolak Harga Komoditas Tahun 2022 Mencapai Rp443,6 Triliun merupakan persoalan yang sangat serius.
Anggaran Perlindungan Sosial pada Tahun 2022 Mengalami Penyesuaian Sebagai Bentuk Perlindungan Kepada Masyarakat dalam Menjaga Daya Beli merupakan tindakan darurat yang menunjukkan negara dalam tidak baik-baik saja.
“Memang negara kita termasuk yang terdampak pada situasi global baik pandemi maupun peperangan di Eropa yang digagas Rusia dan Ukraina. Dampak risiko global terhadap perekonomian domestik memang perlu diantisipasi karena akan mendorong inflasi domestik dan menurunkan konsumsi masyarakat," katanya, Jumat 20 Mei 2022.
"Pemerintah dan DPR perlu bersepakat untuk mengambil kebijakan tepat dalam penanganan situasi berat ini. Jangan sampai melakukan tindakan yang tidak prioritas seperti pemindahan ibu kota negara yang lebih besar menguras uang negara”, urai Nevi.
Dia menambahkan, DPR tentu akan mendukung upaya pemerintah untuk menjaga pemulihan ekonomi. Namun kondisi saat ini, Anggaran sangat terbatas untuk kebutuhan subsidi dan kompensasi BBM dan listrik serta penebalan Perlindungan sosial.
Selama pemerintah melakukan salah prioritas dalam penggunaan anggaran negara, maka kedepannya kondisi keuangan negara semakin buruk.
