Johan menilai akar konflik ini terjadi akibat adanya kepemilikan lahan yang dianggap ditelantarkan dan belum digarap serta kegagalan mekanisme proses ganti rugi dari lahan yang menjadi sengketa.
"Pemerintah harus segera hadir membantu proses penyelesaian konflik ini,” pinta Johan Rosihan.***