Pemerintah Harus Hadir dalam Selesaikan Konflik Agraria Sektor Perkebunan Termasuk Kelapa Sawit

- 19 Mei 2022, 06:08 WIB
Cek harga TBS sawit. Harga TBS sawit terbaru setelah pabrik kelapa sawit mulai beroperasi umur 3 hingga 25 tahun Sumatera Utara hingga Riau.Pemerintah Harus Hadir dalam Selesaikan Konflik Agraria Sektor Perkebunan Termasuk Kelapa Sawit
Cek harga TBS sawit. Harga TBS sawit terbaru setelah pabrik kelapa sawit mulai beroperasi umur 3 hingga 25 tahun Sumatera Utara hingga Riau.Pemerintah Harus Hadir dalam Selesaikan Konflik Agraria Sektor Perkebunan Termasuk Kelapa Sawit /Instagram.com/@sawit.ku

JURNAL SOREANG - Wakil rakyat adal NTB, Johan Rosihan menyatakan, konflik lahan antara petani dan perusahaan perkebunan yang telah berlangsung belasan tahun namun tak kunjung selesai.

“Ätas kejadian ini, saya mendesak pemeritah harus hadir menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh khususnya yang terjadi di sektor perkebunan, sebab pemerintah harus sadar bahwa 60% konflik agraria terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit dengan luasan lahan yang cukup besar dan selalu terjadi di sepanjang Pulau Sumatera dan Pulau lainnya”, ucap Johan, Selasa 17 Mei 2022.

Politisi PKS ini menyebutkan bahwa seringkali upaya penyelesaian sengketa lahan selalu gagal, bahkan seringkali petani mendapatkan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil karena bargaining yang lemah dibanding perusahaan yang punya kuasa modal.

Baca Juga: Saat Minyak Sawit Diminati Dunia, Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kurang Diperhatikan

Johan berharap pemerintah dapat berlaku adil pada petani dan meminta aparat untuk bisa bersikap lebih manusiawi kepada petani karena mereka seringkali menjadi korban dalam situasi konflik lahan ini.

"Kasus lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang terjadi di Bengkulu ini akibat lahan yang telah dikelola oleh petani sawit diambil alih oleh perusahaan melalui keterangan akta pinjam pakai sehingga memunculkan konflik tanpa penyelesaian," katanya.

Kasus di Bengkulu ini merupakan contoh dari sekian banyak kasus penguasaan lahan oleh perusahaan pemilik modal dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit, tutur Johan.

Baca Juga: Kaum Akademisi Juga Ikut Soroti Kelangkaan Minyak Goreng, Negeri Kelapa Sawit tapi Minim Minyak Goreng

"Saya berharap pemerintah bisa mengurai benang kusut penyebab konflik dan selalu menghadirkan sikap yang adil bagi petani dan pihak mana pun. Pemerintah juga perlu membantu petani karena mereka membutuhkan lahan untuk perkebunan sawit dan berupaya meningkatkan sumbangsih perusahaan pada desa penyangga dan masyarakat sekitarnya," katanya.

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x