Network
JURNAL SOREANG- Wakil rakyat asal Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin, meminta kepada BPDPKS dan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian agar perkebunan sawit yang dikelola rakyat menjadi prioritas dengan segala bantuan dana dan transfer ilmu pengetahuan.
“Saya memperhatikan data Kementerian Pertanian, berkaitan dengan peremajaan sawit rakyat, realisasi sepanjang 2021 hanya tercapai 15,41% atau sekitar 27.747 hektar dari target seluas 180 ribu Hektare," kata Andi Akmal, Kamis 28 April 2022.
Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pencapaian target 540 ribu hektare. Hingga 24 Februari 2022, realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) bertengger di 1.199 hektare atau 0,67%.
Baca Juga: Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Hanya Akan Rugikan Petani Sawit
"Berpijak dari data ini, menunjukkan lambatnya perjalanan PSR. Saya ingin penjelasan dan dialog bagaimana mempercepat peremajaan sawit rakyat ini sehingga mencapai target, mengingat total kebun rakyat yang ditanam sawit hampir setara dengan areal tanam perusahaan besar swasta”, tutur Akmal.
Dia menekankan ketika produktivitas sawit rakyat ini meningkat, tentu akan berdampak pada penerimaan negara yang lebih besar. Tapi sokongan awal dari pemerintah sangat diperlukan, sehingga petani-petani sawit kita ini menjadi maju dan mampu menghasilkan sawit yang besar dan berkualitas.
Akmal menambahkan, Pemerintah mesti lebih condong dalam mengalokasikan bantuan kepada sawit yang ditanam petani-petani kita mengingat masih banyak kendala teknis yang secara psikologis mengganggu produktivitas sawit rakyat.
Baca Juga: 5 Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit Terbesar di Dunia, Mana Saja? Nomor 1 Bikin Heran!
"Persoalan yang cukup pelik pada peremajaan sawit rakyat misalnya, persoalan yang banyak dihadapi petani rakyat yang hendak menanam sawit diantaranya masalah birokrasi, sosialisasi dan pendampingan, legalitas lahan, perencanaan kerja dan laporan pertanggung jawaban, akses bibit yang sulit, serta harga saprodi yang terus naik, kemitraan dan dana tambahan serta pemeriksaan aparat hukum," katanya.
