Network
“Kita semua tentu berharap dengan pembentukan Badan Pangan Nasional melalui Perpres 66/2021 ini, kewenangan terkait pangan yang melekat pada beberapa K/L tersebut dapat dialihkan sepenuhnya kepada badan pangan nasional yang posisinya langsung berada di bawah Presiden”, urai Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB ini berharap badan pangan yang baru terbentuk ini dapat menjawab berbagai persoalan pangan di tanah air.
Karena selama ini menurut Johan masing-masing regulator / kementerian mempunyai tujuan yang berbeda dan saling tidak terintegrasi dan untuk beberapa komoditas pangan waktunya seringkali tidak terencana.
“Semua kalangan masyarakat merasakan fluktuasi harga pangan sangat memberatkan ekonomi rakyat yang sulit. Demikian juga para petani sangat menderita Ketika masa panen harga selalu jatuh sehingga mereka mengalami kerugian, semua persoalan terkait tata Kelola pangan ini kita harap bisa dituntaskan oleh Lembaga pangan yang baru ini," cetus Johan.
Begitu pula dengan tingginya ketergantungan impor pangan yang sangat meresahkan masyarakat, menjadi pekerjaan rumah Lembaga ini.
"Saya tekankan agar penyediaan pangan yang murah, terjangkau dan berkualitas menjadi prioritas kebijakan dan lebih berpihak pada kepentingan petani dan bukan hanya mengikuti kepentingan para pedagang dan importir pangan,” tegas Johan.***
