Network
JURNAL SOREANG - Bisnis pelayaran di Indonesia masih memiliki prospek yang sangat besar, sehingga memerlukan dukungan semua stakeholder di industri tersebut.
Beberapa regulasi, antara lain perpajakan yang terbit pada 2021, masih dirasakan berdampak pada industri pelayaran nasional, sehingga memengaruhi daya saing.
Di sisi lain, porsi pelayaran nasional yang hanya 9% untuk kargo luar, dinilai kurang optimal. Hal ini disebabkan antara lain oleh skema kontrak ekspor.
Baca Juga: Terungkap! Wanita Cantik Negara Thailand Suka Lakukan Ritual Aneh ke Dukun, Ini Alasannya
Kargo dari Indonesia untuk ke luar negeri mengunakan skema FOB (Free on Board), di mana pembeli mempunyai kewajiban menyediakan kapal.
Dengan demikian pembeli akan mencari kapal yang memang sudah mempunyai networking atau relationship yang baik dengan mereka.
“Pembeli produk Indonesia biasanya sudah mempunyai sister company di shipping industry. Ini yang menjadi hambatan. Diharapkan ada perubahan dari skema FOB ke Cost and Freight (CnF), di mana eksportir yang menyediakan kapal,” kata Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners Association (INSA), Darmansyah Tanamas, dalam webinar Linking Investment and Business Prospects cof Integrated Marine Logistics in Indonesia : An Outlook 2022 yang diselenggarakan oleh Energy and Mining Editor Society (E2S), Selasa 28 Desember 2021 lalu.
Baca Juga: Jangan Ngawur! Korban Kekerasan Seksual Bukan Pelaku Zina, Ini Penjelasannya
Selain Darmansyah, pembicara lainnya adalah pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti PhD, Plt Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Raden Yogie Nugraha, dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Erry Widiastono. Adapun Staf Ahli Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Ekonomi Makro Indra Darmawan, tampil sebagai pembicara kunci.
