Network
Politisi PKS ini menegaskan dampak PPN sembako akan berakibat kenaikan harga sembako yang mendorong inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat sehingga kemiskinan akan meningkat.
"Kemiskinan yang terus meningkat akan menjadi beban berat bagi pemulihan ekonomi nasional dan pemerintah harus waspada dengan adanya defisit APBN sebesar Rp 947,7 Triliun atau sekitar 6,14% dari PDB," katanya.
Baca Juga: Rencana Penerapan Pajak Jasa Pendidikan, Pengamat: Harusnya Terbuka dan Ajak Diskusi Stakeholder
Karena tahun 2021 ini harus jadi pembuktian untuk mencapai pemulihan ekonomi yang mencapai target 5,5%. "Hal ini urgent menjadi perhatian pemerintah agar rakyat jangan dibebani dengan pajak sembako demi stabilitas ekonomi nasional," tutur Johan.
Johan menambahkan hasil riset menunjukkan bahwa 73% kontributor garis kemiskinan berawal dari bahan pangan. "Artinya jika harga sembako naik, maka jumlah penduduk miskin pasti bertambah. Jangan sampai terjadi ketahanan pangan kita semakin lemah akibat rencana pengenaan pajak sembako ini, ujarnya.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga mengungkapkan berdasarkan LHP BPK RI disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan keuangan negara selama pandemi ini tidak sepenuhnya tercapai, bahkan manajemen bencana tidak sepenuhnya efektif.
Baca Juga: Ini Kata Menkeu Sri Mulyani Soal Isu Pajak Sembako dan Pajak Lembaga Pendidikan
"Saya memberikan catatan kepada pemerintah agar memperkuat akuntabilitas manajemen bencana selama masa pandemi terutama bantuan sembako agar memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan nasional," katanya.
Menurut Johan, elama ini ternyata kebijakan bantuan sembako tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan terutama di daerah rentan rawan pangan.***
