Network
Legislator dari dapil NTB 1 ini mendesak Kementan harus tegas menghentikan dan mengevaluasi Program PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) yang memiliki banyak persoalan.
"Di antaranya pemerintah tidak dapat menunjukkan lokasi perluasan yang dimaksudkan. Hal ini sangat tidak efisien dan tidak ada perencanaan matang, padahal banyak pelajaran kegagalan dari program cetak sawah baru dan perluasan lahan yang tidak terencana matang," ujar Johan.
Baca Juga: Anggota DPR: Food Estate Bisa Jadi Solusi Kurangi Impor Pangan, Ini Syaratnya
Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini juga mempertanyakan kinerja Kementan dalam hal pengembangan pangan lokal.
Hal itu karena pada akhir tahun 2020 lalu pemerintah telah berjanji akan mengembangkan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal dengan prinsip satu komoditas per provinsi.
"Dengan fokus pada pengembangan enam pangan lokal sumber karbohidrat yaitu ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan shorgum," katanya.
Namun sampai kini kita lihat tidak ada upaya serius peningkatan produksi pangan lokal sesuai potensi wilayah.
Baca Juga: Beberkan Data Impor Kuartal I-2021, Anggota FPKS DPR Minta BUMN Pangan Serius Cari Solusi
"Brlum ada terobosan pengembangan UMKM pangan lokal dan juga belum terlihat adanya program edukasi dan promosi pangan lokal yang massif hingga sampai hari ini belum ada perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat," kata Johan Rosihan.***
