Network
JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR RI, drh Slamet, mempertanyakan program Food Estate yang telah digembar-gemborkan pemerintah. Hal ini menyusul rencana impor 1 juta ton beras yang akan dilakukan pada tahun ini.
"Pemerintah harus bertanggung jawab dan transparan atas program Food Estate," kata Slamet, dalam pernyataannya, Senin 8 Maret 2021.
Legislator asal Sukabumi ini meminta pemerintah terbuka soal perkembangan Food Estate. Pasalnya, rencana impor 1 juta ton beras dinilai kontradiktif dengan wacana Menteri Pertahanan Prabowo yang menyebut Food Estate menggunakan sistem pertanian presisi sehingga bisa menghasilkan 3 hingga 4 kali lebih banyak sekitar 17 ton per hektar ketimbang dengan penggunaan teknologi biasa.
Baca Juga: Tolak Rencana Impor Beras 1 Juta Ton Tahun 2021, Kebijakan ini Merugikan Petani Saat Panen Raya
"Sampaikan kepada publik tingkat keberhasilan dari program ini," tegas angggota FPKS DPR ini.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan agar harga komoditas tersebut bisa tetap terkendali. Sehingga ia berencana melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton di tahun 2021.
"Pemerintah sudah memulai proyek Food Estate seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya, dengan hitungan, 165 ribu hektar dikali 17 ton, maka seharusnya ada 2,8 juta ton tahun ini. Lalu untuk apa lagi impor 1 juta ton?," tanya Slamet.
Baca Juga: Pemerintah Akan Impor Beras 1 Juta Ton Tahun 2021, Anggota DPR: Kok Aneh Ya
Slamet menjelaskan, proyek Food Estate telah menyerap anggaran Kementerian Pertanian, termasuk untuk pupuk yang sebelumnya dialokasikan bagi petani.
