Network
JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin menyoroti pemusnahan Jahe Impor sebanyak 108 Ton oleh Badan Karantina yang kemudian menjadi pemicu polemik. Akhirnya DPR melakukan pemanggilan terhadap beberapa Importir jahe dan beberapa eselon 1 kementerian pertanian di rapat DPR RI.
"Pemusnahan 108 Ton Jahe yang terduga terkontaminasi organisme berbahaya ini harus mendapat perhatian," kata Akmal dalam pernyataannya, Jumat, 2 April 2021.
Dia mengapresiasi Badan Karantina yang bertindak tegas memusnahakan 108 Ton Jahe yang terduga terkontaminasi organisme berbahaya.
"Tetapi tindakkan ini mesti disadari terjadi keterlambatan penanganan. Untuk itu, FPKS minta kepada pemerintah, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan untuk perencanaan tahun 2022, mesti dilakukan secara matang agar setiap angka alokasi anggaran negara berujung pada produktivitas yang berkualitas dan terukur", kata Akmal.
Akmal mengutip amanat UU Perdagangan Pasal 50 ayat (2) huruf c, Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
Baca Juga: FPKS DPR Soroti Dampak Buruk Legitimasi Impor Pangan pada UU Cipta Kerja
Baca Juga: Polemik Impor Beras di Indonesia, Bulog: Stok Kita Saat Ini 1 Juta Ton
Data yang Akmal dapatkan, Jahe merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor yang memiliki peluang bisnis yang sangat potensial. "Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS tahun 2018, produksi utama tanaman biofarmaka Indonesia adalah jahe, sebesar 216.587 ton. Bahkan ekspor tertinggi tanaman biofarmaka di Indonesia juga dipegang oleh jahe, dengan volume ekspor sebesar 23.551,9 ton atau senilai US$13,53 juta," katanya.
Indonesia sangat mumpuni dari segi ketersediaan lahan, dukungan iklim cuaca, sumber air cukup, tapi agak aneh pengelolaan pertanian kita termasuk hortikultura kok terus ada celah impornya.
