Network
JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI, Johan Rosihan, dengan tegas menyatakan penolakannya atas rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pangan tahun 2021.
Kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada kepentingan petani apalagi dilakukan pada saat petani sedang panen raya.
"Jelas ini merugikan petani dan wajib kita tolak agar pemerintah menyadari tidak hanya memikirkan stok beras, tapi juga yang paling penting adalah memperhatikan nasib petani dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani," ujar Johan dalam pernyataannya, Minggu 7 Maret 2021.
Baca Juga: Pemerintah Akan Impor Beras 1 Juta Ton Tahun 2021, Anggota DPR: Kok Aneh Ya
Johan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menilai kebijakan rencana impor beras 1 juta ton untuk penyediaan stok dalam negeri akan berdampak semakin terpuruknya sektor pertanian dan selalu merugikan petani.
"Pemerintah sebaiknya jangan lah selalu membangun narasi akan meningkatkan produksi beras melalui berbagai program. Namun fakta kebijakan yang digulirkan malah ironi seperti memotong anggaran lertanian dan selalu melakukan impor beras yang terbukti merugikan petani," kata wakil rakyat asal NTB ini.
Wakil rakyat asal FPKS ini mengungkapkan petani selalu merugi akibat dampak impor beras karena harga penjualan tidak mampu untuk menutup ongkos produksi.
Baca Juga: Pos Lalulintas Dangdeur Resmi Beroperasi, Muspika Bagikan 20 Karung Beras dan 1000 Masker Gratis
"Seringkali beras dari petani kita tidak terserap di pasaran dan Bulog juga terkadang tidak mampu menyerap hasil produksi beras dari petani. Kondisi ini menyebabkan petani kita selalu berada pada keadaan merugi terus-menerus," tutur Johan.
Pemerintah harusnya memperhatikan nasib petani yang berharap pada saat panen dan dengan harga yang disesuaikan ongkos produksi.
"Apalagi kalau bisa dapat meraup keuntungan lebih-lebih ketika harga tinggi. Namun akibat beras impor, turunnya harga saat panen raya akan mendatangkan kerugian," katanya.
Baca Juga: Ternyata Ada Beras dari Singkong, Ini Karya Bulog
Apabila terjadi gagal panen, kondisi yang dihadapi petani lebih memprihatinkan, dampaknya adalah semakin banyaknya petani miskin di Indonesia.
"Kami mendesak pemerintah segera membatalkan rencana impor beras ini demi kedaulatan pangan nasional. Kami ingatkan pemerintah bahwa kita tidak perlu impor beras saat ini karena ketersediaan kita cukup dari produksi dalam negeri," katanya yang menambahkan pemerintah fokus pada stabilitas harga dan pasokan pangan agar kemandirian pangan kita semakin baik.***
