Network
JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, masalah pupuk subsidi yang sudah lama dikeluhkan banyak pihak sebenarnya bisa ditanggulangi.
Ada enam syarat agar keberhasilan pelaksanaan pupuk subsidi yang dananya begitu besar pada alokasi APBN.
"Keberhasilan pupuk subsidi akan sangat tergantung efektivitas implementasi 6T yang telah banyak diketahui, tapi kerap dilupakan," kata Andi Akmal dalam pernyataannya, Selasa, 19 Januari 2021.
Baca Juga: Jelang Hari Pers Nasional 2021, Ini Kegiatan yang Akan Digelar PWI Kabupaten Bandung
Menurut Akmal, 6T ini adalah Tepat Mutu, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Harga.
"Semua Lini mulai dari pabrik, unit pengolahan, gudang produsen pupuk, gudang distributor, gudang pengecer hingga ke end user yakni petani menjadi rantai utama penyaluran pupuk subsidi," ujar wakil rakyat asal Sulawesi Selatan ini.
Dengan memastikan baiknya setiap lini pupuk hingga ke petani akan menjadi efektif dan efisiennya proses pelaksanaan distribusi pupuk.
Baca Juga: DPR: Harus Dibongkar Akar Masalahnya, Anggaran Pupuk Bersubsidi Terus Turun
"Yang menjadi pertanyaan besar adalah, sejauh mana 6T ini terlaksana. Mengingat hingga saat ini banyak yang mengatakan pupuk subsidi belum efektif, padahal anggarannya melebihi APBN Kementerian Pertanian itu sendiri," tutur Akmal.
Politisi PKS ini menjelaskan, paparan Kementerian Pertanian menunjukkan biaya produksi padi di Indonesia cukup tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand.
"Untuk menghasilkan padi satu kilogram di indonesia biaya produksinya mencapai Rp4.552,-, sedangkan di Vietnam hanya Rp1.551,6 dan di Thailand Rp2.737,9. Padahal, biaya pupuk sendiri relatif kecil untuk Indonesia yakni Rp.289,8 untuk biaya produksi gabah per kilogram," katanya.
Baca Juga: Peduli Bencana, FPKS Potong Gaji Anggota Legislatif Secara Nasional, Ini Kata Gun Gun Gunawan
Pemerintah mengklaim biaya produksi padi akibat tingginya sewa lahan dan biaya pekerja. "Tapi yang terlihat di lapangan adalah kesejahteraan keluarga petani tidak kunjung membak 10 tahun terakhir," urai Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, evaluasi mendalam setiap kebijakan pangan dan pertanian ini, akan menjadi penting terutama pada pelaksanaan program nya.
"Negara ini akan menuju lebih baik manakala setiap rupiah uang negara dapat tersalur pada program kerakyatan tanpa ada kebocoran," katanya.***
