JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IB DPR, drh. Slamet minta pemerintah segera menghentikan importasi hortikultura pada komoditas jeruk yang telah memukul petani jeruk di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Bandung Barat.
Pasalnya ketika mengawali masa reses ke daerah, Slamet langsung mendapat keluhan petani jeruk yang akibat jeruk impor masuk tanah air, telah merusak harga di pasaran hingga tersisa seperlima harga biasanya.
"Keluhan Petani jeruk kali ini sangat mengharukan. Kita bisa merasakan bagaimana harga jeruk yang biasa dibeli perusahaan minuman seharga Rp35 ribu kini cuma dihargai Rp7 ribu rupiah. Pemerintah mesti segera sadar akan tujuan awal memimpin negara ini untuk berpihak pada rakyat kecil dan termasuk petani dan meminimalisir kebijakan impor pangan, termasuk impor produk hortikultura", urai Slamet dalam pernyataannya, Sabtu, 17 April 2021.
Politisi FPKS DPR ini mengingatkan kembali akan komitmen pimpinan negara. Ia menyebut, Jokowi harus komitmen dengan ucapannya bahwa dia benci dengan produk asing. Pemerintah mesti segera menyelaraskan antara harapan dan kenyataan.
"Jangan bilang benci impor, tapi perijinan dan segala sesuatu mempermudah impor pangan malah dipermudah. Ini ujungnya yang sengsara rakyat kecil", ketus Slamet.
Baca Juga: Fraksi PKS DPR Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe
Baca Juga: Terlalu, Indonesia Ternyata Impor Jahe, DPR: Ada yang Salah dalam Pengelolaan Pangan
Anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Pertanian ini sudah kerap kali mengingatkan baik dalam forum resmi rapat kenegaraan di DPR maupun pada forum-forum diskusi publik, agar negara ini selalu menyeimbangkan keputusan impor dengan realitas di lapangan.
"Di lapangan para petani jeruk akhirnya membiarkan produknya membusuk di kebun tak terpanen akibat sulit menemukan kenyataan produknya tidak dihargai dengan layak.Kalau pemerintah saja sudah tidak mau melindungi petani kita, lantas tugas pemerintah di mana ?" kata Slamet mempertanyakan.
Kini para petani jeruk banyak yang resah akibat jeruknya meragukan untuk laku di pasar. Selain keresahan anjloknya harga, mereka ini mengeluh hasil panen jeruknya tidak ada yang membeli.
Baca Juga: FPKS DPR Soroti Dampak Buruk Legitimasi Impor Pangan pada UU Cipta Kerja
Baca Juga: Polemik Impor Beras di Indonesia, Bulog: Stok Kita Saat Ini 1 Juta Ton
Seorang petani yang biasanya berpendapatan Rp24 juta dari 4 ton jeruk, kini mereka bukan saja menghadapi kenyataan harga terendah Rp7 ribu. Bahkan menghadapi tidak lakunya jeruk di pasaran.
"Pemerintah mesti segera mengubah kebijakan impor Hortikultura ini. Saya sangat mengkahwatirkan prediksi Bappenas bila kebijakan impor ini terus di biarkan, maka profesi petani Indonesia akan hilang atau sangat minim dengan jumlah penduduk hampir 300 juta ini. Padahal, potensi sumber daya alam negara ini lebih dari cukup untuk di kelola demi memenihi kebutuhan dalam negeri", tutup drh. Slamet.***