JURNAL SOREANG- Indonesia memiliki lebih dari 51 juta dengan 99,9 persen pelaku usaha adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Skala usaha UMKM sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis termasuk dalam penentuan harga pokok produksi (HPP).
"Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai," kata ketua Tim workshop
Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) bagi UMKM Prodi Akuntansi Universitas Widyatama (Utama), Dr. Dyah Purnamasari, SE, M.Si., Ak., Ak., CA, Kamis, 18 Februari 2021.
Workshop di aula Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan dihadiri anggota tim yakni Yati Mulyati, SE, M.Ak., Ak., CA; Dr. Diana Sari, SE, M.Si., Ak., QIA, CA, ACPA; Diah Andari, SE., M.Acc, Ak., CA; Hesty Juni Tambuati ,SE, M.Ak. dan Citra Mariana, S.Pd., M.Ak.
Baca Juga: UKM Kopi Belum Dapat Bantuan Pengusaha Kecil, Ingin Tahu Caranya?
Lebih jauh Dyah mengatakan,
Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian luas dan banyak jumlahnya.
"Namun Universitas Widyatama memiliki kepedulian tinggi untuk ikut membantu pengembangan UMKM ini termasuk mengalokasikan dana dan tenaga dosen untuk pelatihan dan pendampingan," ujarnya.
Masalah klasik lain yang dihadapi UMKM adalah terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, kelemahan dalam melakukan administrasi akuntansi dan perhitungan produksi secara detail.
"Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan UMKM mengunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk," katanya.
Demikian juga UMKM sulit untuk memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya.
"Ada 10 kesalahan fatal dalam kewirausahaan yang menyebabkan kegagalan ini terjadi, yaitu ketidakmampuan manajemen, kurang pengalaman, pengendalian keuangan yang buruk, lemahnya usaha pemasaran dan jegagalan mengembangkan perencanaan strategi," ujarnya.
Baca Juga: BLT UMKM 2,4 Juta Rawan Pungli, Kasus Cicalengka Ditangani Jabar, Polresta Bandung Ikut Mendalami
Masalah lain adalah pertumbuhan yang tak terkendali, lokasi yang buruk, pengendalian persediaan yang tidak tepat, penetapan harga yang tidak tepat, dan ketidakmampuan membuat transisi kewirausahawan.
"Kesalahan pada penetapan harga yang tidak tepat. Kesalahan ini bisa saja terjadi akan menciptakan kesalahan fatal yang akan berakibat pada kegagalan dalam kewirausahaan. Cara menghindari kegagalan yang terjadi adalah dengan mengelola kembali sumber daya keuangan dan memahami laporan keuangan yang ada," ujarnya.
Sedangkan pemateri lainnya, Diah Andari menyatakan, untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi pada UMKM Desa Sukajadi dan menghasilkan biaya yang efisien diperlukan suatu metode yang tepat.
Baca Juga: Pelaku UMKM Sepatu Terancam Gulung Tikar, Ternyata Gara-Gara Ini
"Metode yang tepat dalam perhitungan harga pokok produksi adalah dengan menggunakan metode full costing," katanya.
Pendekatan metode full costing, kata Diah, merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap.
Untuk solusi masalah ini, kata Diah, maka pihaknya memberikan pembinaan, pendampingan maupun praktik dari pelatihan yang didapat.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan Kredit UMKM, DPR: BRI dan BTN Harus Berkomitmen Bantu Masyarakat
"UMKM juga bisa menggunakan teknologi sederhana dalam menghitung harga pokok produksi, misalnya dengan menggunakan progral excel," katanya.*